BOGOR – Sandiwartanews.com – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menegaskan komitmennya dalam memastikan Program Strategis Nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) berjalan tepat sasaran. Hal itu disampaikan saat memimpin rapat koordinasi bersama bupati dan wali kota se-Jawa Barat di Bale Pakuan Pajajaran, Kota Bogor, Senin (29/9/2025).
Dalam pertemuan itu hadir jajaran kepala daerah, termasuk Bupati Kuningan Dian Rachmat Yanuar, para pengelola program, serta pimpinan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) wilayah Jawa Barat.
Dedi menyebut, pemerintah provinsi akan menyiapkan langkah strategis mulai dari penandatanganan nota kesepahaman, pembentukan tim evaluasi menyeluruh, hingga penyediaan kanal pelaporan terbuka bagi masyarakat. Kanal ini nantinya menampung aduan, kritik, maupun usulan terkait pelaksanaan MBG di lapangan.
“Pemerintah daerah wajib menindaklanjuti laporan masyarakat, dari rekomendasi administratif sampai penutupan layanan jika terbukti ada pelanggaran. Bila perlu, kasus bisa diteruskan ke ranah hukum,” tegas Dedi.
Ia juga menekankan transparansi anggaran. Setiap paket MBG ditetapkan senilai lima belas ribu rupiah, terdiri dari sepuluh ribu untuk makanan, tiga ribu biaya operasional, dan dua ribu sewa tempat. “Nilai makanan tidak boleh di bawah sepuluh ribu rupiah per porsi. Karena itu kami mengajak orang tua dan masyarakat ikut mengawasi,” tambahnya.
Selain itu, kabupaten dan kota ditugaskan melakukan pendampingan di seluruh proses MBG. Pemprov juga membuka opsi pembangunan dapur khusus yang dikelola pemerintah maupun pemanfaatan kantin sekolah, terutama di wilayah terpencil.
Bupati Kuningan Dian Rachmat Yanuar menyambut baik gagasan ini. Ia mengapresiasi dukungan pemerintah pusat, khususnya Presiden Prabowo Subianto, yang dinilainya sangat berpihak pada peningkatan gizi generasi muda.
“Program ini adalah investasi besar menuju Indonesia Emas. Namun, implementasi di lapangan masih perlu pembenahan. Mulai dari keterlibatan pemerintah daerah yang minim, koordinasi pelaksana yang belum maksimal, hingga belum adanya pusat pengaduan. Juga penting memastikan kualitas menu, kandungan gizi, distribusi tepat waktu, serta mitigasi risiko keracunan,” kata Dian.
Rakor turut dihadiri Sekda Jawa Barat, para staf ahli, asisten daerah, kepala dinas, hingga Badan Gizi Nasional. Seluruh pihak menyepakati perlunya kolaborasi berlapis agar MBG benar-benar menyentuh sasaran utama: anak-anak sekolah sebagai fondasi masa depan bangsa.
