Jabar – Sandiwartanews.com – Pemerintah Provinsi Jawa Barat resmi memperkuat komitmen keterbukaan informasi publik melalui kebijakan transparansi anggaran di seluruh tingkatan pemerintahan. Kebijakan ini ditegaskan langsung oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, dalam unggahan video di kanal YouTube pribadinya pada Senin, 5 Januari 2025.
Dalam pernyataannya, Dedi Mulyadi menyampaikan bahwa Pemprov Jawa Barat telah menerbitkan surat edaran yang ditujukan kepada seluruh kepala daerah dan aparatur pemerintahan di Jawa Barat. Surat tersebut berlaku untuk bupati, wali kota, camat, kepala desa, hingga lurah di seluruh wilayah provinsi.
“Seluruh warga Jawa Barat yang kami cintai, kami sampaikan bahwa pada hari ini Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengeluarkan surat edaran yang ditujukan kepada seluruh bupati, wali kota, para camat, para kepala desa, dan para lurah di seluruh Provinsi Jawa Barat,” ujar Dedi dalam pernyataan, vidio kanal yutub nya (05/01/2026).
Surat edaran tersebut mengatur kewajiban seluruh pemerintah daerah untuk mengumumkan anggaran pembelanjaan secara terbuka kepada masyarakat. Pengumuman dilakukan melalui berbagai platform media sosial, seperti YouTube, Facebook, Instagram, serta kanal digital lainnya agar mudah diakses publik.
Menurut Dedi, keterbukaan anggaran bukan sekadar formalitas administratif, melainkan bagian dari tanggung jawab moral dan konstitusional aparatur negara kepada masyarakat. Dengan keterbukaan tersebut, publik diharapkan dapat mengetahui bagaimana uang negara dikelola dan dimanfaatkan.
“Isi surat edaran itu adalah anggaran pembelanjaan di semua tingkatan, baik provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, kelurahan, hingga desa, untuk diumumkan melalui jaringan media sosial agar diketahui publik secara terbuka,” ungkapnya.
Tak hanya anggaran, pemerintah daerah juga diwajibkan menyampaikan laporan capaian kinerja secara berkala, Setiap bulannya, Dedi menekankan pentingnya laporan bulanan yang memuat pekerjaan apa saja yang telah dilakukan, program yang berjalan, serta manfaat nyata yang dirasakan masyarakat.
“Dalam setiap bulannya, kita wajib menyampaikan capaian kinerja pekerjaan yang dilakukan, sehingga publik bisa menilai kinerja dan merasakan apa yang kita lakukan dalam setiap waktu,” tegasnya.
Dedi menilai, transparansi dan pelaporan rutin merupakan fondasi penting untuk membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah. Dengan keterbukaan tersebut, masyarakat tidak hanya menjadi penonton, tetapi juga dapat berperan sebagai pengawas jalannya pemerintahan.
Lebih lanjut, Gubernur Jawa Barat itu mengingatkan bahwa seluruh anggaran yang dikelola pemerintah bersumber dari rakyat. Oleh karena itu, tidak ada alasan bagi aparatur negara untuk menutup-nutupi penggunaan dana publik.
“Kita harus memahami sepenuhnya bahwa uang yang kita kelola adalah uang yang bersumber dari pajak rakyat di semua tingkatan,” kata Dedi.
Ia merinci bahwa sumber pajak tersebut berasal dari berbagai lapisan masyarakat, mulai dari masyarakat kecil, buruh, karyawan, pegawai negeri, anggota TNI dan Polri, hingga pelaku usaha dari skala UMKM sampai pengusaha besar. Semua memiliki kontribusi yang sama pentingnya dalam pembiayaan pembangunan daerah.
Dengan dasar tersebut, Dedi menegaskan bahwa transparansi dan akuntabilitas bukan pilihan, melainkan keharusan. Menurutnya, tujuan pembangunan yang adil dan merata hanya dapat tercapai jika pemerintah bersikap terbuka dan jujur kepada masyarakat.
“Tidak ada jalan lain bagi kita untuk mewujudkan tujuan pembangunan agar terwujud pembangunan yang berkeadilan, pembangunan yang terbuka, transparan, dan akuntabel,” ujarnya.
Pemanfaatan media sosial dinilai sebagai sarana efektif untuk menjangkau masyarakat luas. Dedi melihat perkembangan teknologi digital sebagai peluang besar bagi pemerintah untuk menjelaskan kebijakan, program, dan penggunaan anggaran secara langsung tanpa sekat birokrasi yang berbelit.
Ia berharap, penggunaan jaringan sosial sebagai media komunikasi pemerintahan dapat memperpendek jarak antara pengambil kebijakan dan masyarakat. Dengan begitu, potensi kesalahpahaman, kecurigaan, maupun disinformasi dapat diminimalisir.
“Dengan membangun menggunakan jaringan sosial sebagai sarana untuk menjelaskan berbagai kebijakan yang diambil, semoga jalan ini menjadi jalan terang,” ucapnya.
Di akhir pernyataannya, Dedi Mulyadi menegaskan bahwa kebijakan transparansi ini merupakan bagian dari visi besar mewujudkan Jawa Barat yang istimewa. Istimewa bukan hanya dalam pembangunan fisik, tetapi juga dalam tata kelola pemerintahan yang bersih, terbuka, dan bertanggung jawab.
“Semoga jalan ini menjadi jalan terang untuk mewujudkan Jawa Barat Istimewa,” tutupnya.
Kebijakan ini mendapat perhatian luas dari masyarakat dan pegiat transparansi. Publik kini menanti implementasi nyata di lapangan, terutama konsistensi pemerintah daerah dalam membuka data anggaran dan laporan kinerja secara rutin.
Transparansi yang dijanjikan diharapkan tidak berhenti pada seruan, tetapi benar-benar menjadi budaya baru dan Bukti nyata, dalam penyelenggaraan pemerintahan di Jawa Barat.
