Sandiwartanews.com – Kuningan — Demokrasi di tingkat desa kembali diuji. Sebuah video yang memperlihatkan dugaan tindakan intimidasi terhadap seorang warga Desa Panggalih, Kecamatan Cisewu, Kabupaten Garut, Jawa Barat, viral di media sosial. Peristiwa ini mencuat setelah korban mengunggah kondisi jalan rusak di wilayahnya, namun justru berujung pada introgasi bernada tinggi, makian kasar, hingga dugaan ancaman oleh pihak yang di duga keluarga kepala desa setempat.
Korban di ketahui bernama Holis Muhlisin (31), warga Kampung Babakangadoh RT01 RW06, Desa Panggalih. Video tersebut di unggah melalui akun Facebook milik korban dan dengan cepat menyebar luas, memicu gelombang reaksi publik. Dalam rekaman Vidio itu, Holis terlihat berada dalam posisi tertekan saat di hadapkan oleh beberapa orang yang di duga merupakan anak serta keluarga kepala desa.
Alih-alih mendapatkan ruang dialog atau klarifikasi secara sehat, kritik warga soal infrastruktur justru dibalas dengan nada emosi. Kalimat-kalimat bernuansa penghinaan, termasuk penyebutan kata-kata kasar yang merendahkan martabat manusia, terdengar jelas dalam video tersebut. Situasi ini menimbulkan keprihatinan luas, sebab kritik terhadap pembangunan sejatinya merupakan hak warga negara, bukan alasan untuk intimidasi.
Kritik Infrastruktur, Bukan Kejahatan
Kondisi jalan rusak yang di persoalkan Holis bukan isu baru di banyak desa. Jalan desa yang berlubang, licin, dan minim perawatan kerap menjadi keluhan masyarakat karena berdampak langsung pada keselamatan dan perekonomian warga. Dalam konteks ini, unggahan Holis seharusnya di baca sebagai bentuk partisipasi publik, bukan pembangkangan apalagi penghinaan.
Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Video tersebut memperlihatkan bagaimana kritik warga di persepsikan sebagai ancaman terhadap wibawa kekuasaan desa. Praktik semacam ini menimbulkan pertanyaan serius: apakah kritik masih di anggap musuh, bukan cermin evaluasi?
Sejumlah warganet menilai tindakan yang terekam dalam video tersebut mencederai prinsip keterbukaan dan akuntabilitas pemerintahan desa. Desa sebagai entitas pemerintahan paling dekat dengan rakyat seharusnya menjadi ruang paling aman bagi warga untuk bersuara.
Respons Tegas Gubernur Jawa Barat
Sorotan publik yang meluas akhirnya mendapat perhatian langsung dari Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi. Melalui akun TikTok pribadinya pada 3 Januari 2026, Dedi Mulyadi menyampaikan pernyataan tegas yang secara langsung menyinggung peristiwa di Desa Panggalih.
Dalam pernyataannya, Dedi menegaskan bahwa seluruh jajaran aparat desa, mulai dari kepala desa hingga RT dan RW, dilarang keras melakukan intimidasi atau ancaman terhadap warga yang menyampaikan kritik.
“Untuk jajaran aparat desa dimanapun berada, baik kepala desa, aparat desa, perangkat desa sampai ketua RW, RT, kepala dusun, manakala ada orang yang melakukan kritik, memposting pembangunan yang belum berkeadilan, jalan rusak, drainase rusak, saluran air rusak, rumah rakyat miskin tidak ada yang peduli jangan pernah melakukan intimidasi dan pengancaman,” ujar Dedi.
Gubernur juga menekankan bahwa di era keterbukaan informasi saat ini, sikap anti-kritik merupakan mentalitas usang yang tidak relevan lagi dengan semangat demokrasi.
“Dunia semakin terbuka. Kita ini aparat, kalau ada warga menceritakan tentang jeleknya pembangunan, harus kita terima dengan lapang dada. Selanjutnya kita berupaya perubahan dan perbaikan. Sudah bukan musimnya lagi kita anti kritik dan mencaci maki orang yang mengkritik kita,” tegasnya.
Pemimpin Harus Siap Dicaci, Bukan Membalas
Pernyataan Dedi Mulyadi tidak berhenti pada larangan intimidasi. Ia juga menyentil soal mental kepemimpinan yang seharusnya dimiliki oleh pejabat publik, termasuk di level desa.
“Bahkan kita harus tahan terhadap caci maki, karena bisa jadi kita ini jadi pemimpin. Salah satu hal yang kita alami adalah dicaci maki,” lanjutnya.
Pernyataan ini menjadi sindiran keras bagi aparatur yang alergi kritik. Kepemimpinan, menurut Dedi, bukan soal gengsi dan kuasa, melainkan kesiapan untuk menerima evaluasi, bahkan yang disampaikan dengan cara tidak menyenangkan.
Menutup pernyataannya, Gubernur Jawa Barat itu secara tegas meminta langkah konkret untuk meredam konflik.
“Saya minta pada seluruh jajaran masyarakat dan kepala desa yang ada di sana, lakukan rekonsiliasi, lakukan perbaikan pembangunan. Dan kepada bupati, segera tangani. Jangan membiarkan ada tindakan-tindakan intimidatif terhadap auto kritik,” tutupnya.
Ujian Nyata Demokrasi Desa
Kasus yang dialami Holis Muhlisin menjadi potret nyata tantangan demokrasi di tingkat akar rumput. Ketika kritik dianggap sebagai serangan pribadi, dan warga diposisikan sebagai pihak yang harus “diam”, maka yang runtuh bukan hanya kepercayaan publik, tetapi juga legitimasi pemerintahan itu sendiri.
Desa bukan kerajaan kecil. Kepala desa dan perangkatnya bukan penguasa yang kebal kritik. Dana publik, pembangunan publik, dan jabatan publik menuntut pertanggungjawaban publik. Kritik warga, selama berbasis fakta dan kepentingan umum, adalah alarm, bukan ancaman.
Kini, publik menanti langkah nyata: apakah akan ada klarifikasi, permintaan maaf, rekonsiliasi, serta perbaikan infrastruktur yang selama ini dikeluhkan. Lebih dari itu, masyarakat menunggu apakah hukum dan etika benar-benar ditegakkan, atau kembali dikalahkan oleh arogansi kekuasaan lokal.
Sandiwartanews.com akan terus mengawal kasus Seperti ini demi memastikan kebebasan berekspresi warga tetap terlindungi dan demokrasi desa tidak berhenti sebatas slogan.
