Sandiwartanews.com — Jabar – Arah kebijakan penyelarasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Bekasi menjadi perhatian publik setelah Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menyampaikan sejumlah pesan tegas dalam sebuah rapat resmi yang tayang di kanal YouTube pribadinya pada 24 Desember 2025.
Video berjudul “INI ARAH KEBIJAKAN PENYELARASAN RAPBD KABUPATEN BEKASI | FOKUS LAYANAN DASAR MASYARAKAT” itu memperlihatkan sikap lugas gubernur dalam menekankan pentingnya profesionalisme, kepatuhan pada aturan, serta integritas dalam pengelolaan anggaran daerah.
Dalam tayangan tersebut, Dedi Mulyadi tidak hanya berbicara soal teknis anggaran, melainkan juga menyinggung soal mentalitas dan keberanian pejabat publik dalam menjalankan amanah. Ia menegaskan bahwa RAPBD bukan sekadar dokumen administratif, tetapi instrumen strategis untuk menjawab kebutuhan dasar masyarakat, mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga layanan publik lainnya.
Salah satu pernyataan Dedi yang paling menyita perhatian adalah penekanannya terhadap profesionalisme aparatur pemerintahan. Ia menyampaikan pesan dengan gaya khasnya yang lugas dan langsung ke inti persoalan.
“Bangun profesionalisme pakai aturan. Kemudian jangan main. Insyaallah, diserang pun kalau tidak main, tenang. Kalau main, diserang takut. Kalau tidak main, diserang santai,” ujar Dedi dalam rapat tersebut.
Pernyataan ini dinilai sebagai pesan moral sekaligus peringatan keras bagi seluruh pemangku kebijakan daerah agar tidak bermain-main dengan anggaran. Menurut Dedi, kepatuhan terhadap aturan menjadi benteng utama bagi pejabat publik dalam menghadapi tekanan, kritik, maupun serangan politik.
Lebih jauh, Dedi juga menyampaikan keyakinannya terhadap sosok Wakil Bupati Bekasi yang saat ini menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt). Ia menyatakan kepercayaannya bahwa Plt Wakil Bupati tidak akan melakukan penyimpangan dalam menjalankan tugasnya, termasuk dalam proses penyelarasan RAPBD.
“Saya yakin wakil bupati sebagai Plt hari ini tidak akan main dan tidak takut diserang. Bapak mau nyari apa lagi? Sudah kaya, sudah dokter, sudah istri, sudah punya. Mau nambah ya sudah, lurus saja,” ucap Dedi.
Ungkapan tersebut mencerminkan keyakinan gubernur bahwa integritas personal dan latar belakang pejabat dapat menjadi faktor penting dalam menjaga tata kelola pemerintahan yang bersih. Meski disampaikan dengan nada santai, pesan itu mengandung makna serius tentang pentingnya kejujuran dan kesederhanaan dalam jabatan publik.
Dalam konteks penyelarasan RAPBD Kabupaten Bekasi, Dedi Mulyadi juga menekankan bahwa fokus utama anggaran harus kembali pada pelayanan dasar masyarakat. Ia menilai bahwa anggaran daerah harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh warga, bukan habis pada belanja yang tidak berdampak langsung terhadap kesejahteraan rakyat.
Penekanan pada layanan dasar ini sejalan dengan prinsip pembangunan daerah yang berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat. Pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, dan pelayanan publik lainnya disebut sebagai sektor yang tidak boleh dikompromikan. Dedi mengingatkan bahwa kegagalan dalam mengalokasikan anggaran secara tepat akan berujung pada ketimpangan dan menurunnya kepercayaan publik terhadap pemerintah.
Video rapat tersebut juga memperlihatkan bagaimana Dedi Mulyadi memosisikan dirinya bukan sekadar sebagai atasan struktural, melainkan sebagai pengingat moral bagi jajaran pemerintahan di bawahnya. Ia mengajak seluruh pejabat untuk tidak takut bersikap lurus, selama keputusan yang diambil sesuai aturan dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
Pesan ini menjadi relevan di tengah meningkatnya sorotan publik terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Masyarakat kini semakin kritis dan aktif mengawasi kebijakan pemerintah, terutama yang berkaitan dengan anggaran. Dalam konteks ini, pernyataan Dedi dapat dimaknai sebagai dorongan agar pejabat tidak defensif terhadap kritik, selama mereka bekerja dengan benar.
Dari sudut pandang jurnalistik, pernyataan gubernur tersebut merupakan bagian dari komunikasi publik yang penting. Ia menyampaikan sikap pemerintah provinsi terhadap tata kelola anggaran daerah sekaligus memberikan sinyal kuat bahwa praktik-praktik yang menyimpang tidak akan ditoleransi. Namun demikian, implementasi dari
pesan tersebut tetap menjadi tanggung jawab pemerintah daerah Kabupaten Bekasi beserta seluruh perangkatnya.
Publik tentu berharap bahwa pesan yang disampaikan tidak berhenti sebagai wacana, melainkan diterjemahkan dalam kebijakan anggaran yang transparan, akuntabel, dan berpihak pada rakyat.
Sebagai informasi, video rapat yang dimaksud dipublikasikan melalui kanal YouTube pribadi Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dan dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat. Hal ini menunjukkan upaya keterbukaan informasi kepada publik terkait proses pengambilan kebijakan strategis di daerah.
Dengan sorotan publik yang semakin kuat, penyelarasan RAPBD Kabupaten Bekasi ke depan akan menjadi ujian penting bagi komitmen pemerintah daerah dalam menjalankan prinsip profesionalisme dan integritas sebagaimana ditekankan oleh gubernur. Masyarakat menanti, apakah pesan “jangan main-main” benar-benar diwujudkan dalam kebijakan nyata
