Sandiwartanews.com — Subang – Sebuah unggahan video di akun TikTok milik Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, kembali menarik perhatian warganet. Dalam video yang diunggah Selasa (7/10/2025) Dedi tampak berbicara santai namun tegas mengenai gerakan sosial yang ia gagas, “Gerakan Sapoe Sarebu (Poe Ibu)”, yang kini tengah ramai dibicarakan publik.
Dalam pernyataannya, Dedi menegaskan bahwa gerakan ini bukan pungutan resmi pemerintah, apalagi untuk kepentingan pribadi atau gubernur.
“Gerakan Sapoe Sarebu itu sebenarnya istilah yang saya buat saja. Kegiatan seperti ini sudah lama ada di Jawa Barat. Ada yang menyebutnya beas perelek, ada beas jimpitan, dan berbagai istilah lain. Di Tasikmalaya misalnya, masyarakat Kelurahan Selaawi sudah lama melaksanakannya,” ujar Dedi.
Ia menambahkan, nilai seribu rupiah per hari bukan kewajiban baru, melainkan bentuk gerakan gotong royong yang sudah mengakar di masyarakat Sunda.
“Saya hanya mengingatkan yang belum melaksanakan. Tidak ada kaitannya dengan uang itu untuk gubernur. Iurannya tetap dikelola di tingkat RT, RW,Kelurahan atau kelompok masyarakat masing-masing,” katanya.
“Tidak usah diganti jadi dua ribu hanya karena ada ajakan dari gubernur. Tetap saja laksanakan yang Sapoe Sarebu,” tambahnya.
Menurut Dedi, semangat utama dari program ini adalah menumbuhkan empati dan solidaritas sosial terhadap warga yang tengah kesulitan, terutama mereka yang sakit atau kurang mampu.
“Mari kita bantu saudara-saudara kita yang kesulitan. Ada yang sekolah tanpa seragam, ada yang butuh biaya transport untuk berobat ke luar kota, atau pasien jantung yang tak tercover BPJS,” katanya.
Dedi mencontohkan berbagai bentuk bantuan yang bisa diwujudkan melalui gerakan ini, seperti membantu anak-anak yang tidak memiliki seragam sekolah, atau membantu warga yang kesulitan biaya transportasi saat menjalani pengobatan.
“Kadang-kadang ada yang sudah ditanggung BPJS, tapi tidak punya ongkos bolak-balik untuk kemoterapi ke Jakarta atau ke Bandung,” katanya.
Ia juga mengungkapkan pernah mendapati kasus seorang warga Kuningan yang membutuhkan biaya besar untuk operasi jantung hingga mencapai hampir Rp100 juta, dan tidak seluruhnya ditanggung BPJS.
“Kalau masyarakat bisa membantu dengan cara seperti ini, tentu jauh lebih baik,” ungkapnya.
Menanggapi sejumlah kritik di media sosial yang menilai program ini sebagai beban tambahan masyarakat, Dedi menegaskan bahwa keikutsertaan bersifat sukarela.
“Bagi yang keberatan, tidak masalah. Saya hanya mengajak berbuat baik untuk kebaikan,” ujarnya.
Kemudian, Dedi Mulyadi menanggapi kritik dari masyarakat yang tidak setuju dengan program tersebut.
“Kalau nanti ada yang datang ke tempat gubernur, ke Gedung Sate, atau ke berbagai tempat lain dari luar daerah, kemudian dari kampung tersebut butuh bantuan karena ada yang dirawat di rumah sakit, tapi tidak punya bekal untuk biaya konsumsi di rumah sakit atau ongkos bolak-balik, akan saya minta kembali ke kampungnya. Karena di kampungnya tidak bisa membangun gerakan sosial. Itu juga kalau mau, kalau tidak mau ya tidak ada paksaan,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Dedi juga menekankan pentingnya transparansi dalam pengelolaan dana. Ia mengimbau agar setiap RT, RW,Kelurahan atau komunitas yang melaksanakan gerakan tersebut membuka laporan keuangannya secara publik.
“Sampaikan secara terbuka berapa pemasukan, pengeluaran, dan sisanya. Bisa lewat website, media sosial, atau papan informasi lingkungan,” pesan Dedi.
Menutup videonya, Dedi menyampaikan terima kasih kepada seluruh warga Jawa Barat yang mendukung gerakan sosial tersebut, sekaligus kepada mereka yang memilih tidak ikut serta.
“Semua tetap masyarakat Jawa Barat” pungkasnya.
🟤 Fenomena “Sapoe Sarebu” ini menjadi bukti nyata bahwa nilai-nilai gotong royong dan kepedulian sosial masih hidup di tengah masyarakat Jawa Barat. Meski disampaikan dengan gaya khas Dedi Mulyadi yang lugas dan jenaka, gerakan ini memantik kesadaran bersama bahwa kekuatan warga terletak pada solidaritas, bukan sekadar kebijakan.
