Sandiwartanews.com – Bandung, 14 Juni 2025 – Gubernur Jawa Barat, Kang Dedi Mulyadi, kembali menjadi perbincangan hangat setelah secara tegas menolak pelaksanaan rapat-rapat pejabat dan karyawan di hotel berbintang. Penolakan ini disampaikan dalam sebuah video yang diunggah pada Sabtu malam, 14 Juni 2025, yang langsung menarik perhatian luas masyarakat Jawa Barat.
Kang Dedi Mulyadi menyuarakan keprihatinannya atas kesenjangan anggaran dan alokasi dana yang dinilai tidak merata di Jawa Barat. Ia secara khusus menyoroti kondisi daerah-daerah dengan fiskal sangat rendah, di mana pendapatan asli daerah (PAD) bahkan tidak cukup untuk membayar gaji pegawai. Sebagai solusi, Kang Dedi menolak rapat di hotel berbintang dan mengusulkan efisiensi anggaran untuk dialihkan ke pembangunan infrastruktur dasar dan pelayanan publik di daerah miskin.
Pernyataan ini disampaikan oleh Kang Dedi Mulyadi sebagai Gubernur Jawa Barat. Ia juga mengajak para bupati dan wali kota di seluruh Jawa Barat untuk melakukan efisiensi anggaran demi kemajuan daerah masing-masing. Di sisi lain, isu ini juga melibatkan pejabat dan pegawai pemerintah di Jawa Barat yang sering mengadakan rapat di hotel, serta masyarakat di daerah-daerah dengan fiskal rendah yang menjadi fokus perhatian Kang Dedi.
Pernyataan ini disampaikan dalam video unggahan pada malam Minggu, 14 Juni 2025, Kang Dedi menyampaikan pandangannya ini dari Karawang, saat dalam perjalanan pulang. Meskipun demikian, konteks permasalahan yang disoroti meliputi seluruh wilayah Jawa Barat, dengan penekanan pada daerah-daerah yang memiliki fiskal sangat rendah.
Kang Dedi berargumen bahwa fiskal daerah yang rendah menyebabkan banyak kabupaten/kota di Jawa Barat kesulitan memenuhi kebutuhan dasar warganya, seperti pembangunan sekolah, irigasi, jalan, puskesmas, hingga pembayaran BPJS. Ia mencontohkan Kabupaten Pangandaran, di mana tunjangan pegawai bahkan belum terbayarkan selama lima bulan. Menurutnya, pemborosan anggaran untuk rapat di hotel berbintang di pusat kota sangat kontras dengan penderitaan masyarakat di daerah yang sulit, yang justru merasakan dampak kerusakan alam akibat eksploitasi sumber daya. Ia juga menyinggung adanya indikasi penyalahgunaan anggaran pada penyelenggaraan rapat di hotel, di mana pertanggungjawaban (SPJ) tidak sesuai dengan realisasi.
Kang Dedi mengusulkan efisiensi anggaran dengan mengalihkan dana yang biasanya digunakan untuk rapat di hotel berbintang ke pembangunan infrastruktur dasar dan pelayanan publik di masyarakat. Ia menegaskan bahwa rapat dapat dilakukan di kantor dan dana yang dihemat bisa digunakan untuk membangun sekolah, memperbaiki irigasi, atau membangun toilet di daerah yang membutuhkan. Dengan cara ini, ia berharap dapat menyelesaikan masalah-masalah kecil di masyarakat Jawa Barat, termasuk menunggaknya pembayaran BPJS sebesar 360 miliar rupiah. Kang Dedi menyampaikan permohonan maaf jika sikapnya ini terkesan “nyinyir” namun ia menekankan bahwa ini demi kebaikan masyarakat.
![Doc. Kediri diguncang kasus dugaan rekayasa dalam pengisian perangkat desa [poto: sigit C,S]](https://sandiwartanews.com/wp-content/uploads/2025/07/WhatsApp-Image-2025-07-04-at-12.15.34_a6b9aaba-188x133.jpg)
