sandiwartanews.com – Jawa Barat – Rabu, 16 Juli 2025 Musim penerimaan siswa baru (PSB) dan dimulainya tahun ajaran baru di Jawa Barat acapkali identik dengan berbagai keluhan dari orang tua. Isu seragam mahal, uang pangkal memberatkan, hingga beragam pungutan tak terduga kerap mewarnai dinamika di sekolah-sekolah negeri setingkat SMA dan SMK. Namun, muncul sebuah pertanyaan besar? apakah narasi keluhan ini kini telah benar-benar usai? Benarkah Jawa Barat telah memasuki era baru pendidikan yang bebas dari beban finansial orang tua?
Pendidikan Gratis di Jawa Barat Angin Segar atau Sekadar Slogan?
Pertanyaan mendasar yang sering menghantui benak masyarakat adalah apakah hari ini masih ada orang tua yang mengeluhkan ketiadaan atau ketidakmampuan membeli seragam? Apakah praktik pungutan liar atau pungutan lain yang dibebankan kepada orang tua siswa oleh pihak sekolah masih marak terjadi? Pernyataan ini menjadi krusial mengingat janji-janji pemerintah daerah dalam menggratiskan pendidikan.
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, dengan optimisme menyatakan, “Saya pikir semuanya hening.” Ungkapan ini mengisyaratkan adanya perubahan signifikan dalam lanskap pendidikan di provinsi tersebut. Menurutnya, kondisi “hening” ini adalah buah dari komitmen serius pemerintah. “Tinggal seluruh orang tua siswa, ketika negara hari memberikan jaminan terhadap pendidikan, kepala sekolah tidak mengeluarkan aturan untuk memungut siswa atas nama komite sekolah dan berbagai kegiatan apapun yang dibebankan pada siswa,” tegas Dedi Mulyadi.
Pernyataan Gubernur ini menggarisbawahi bahwa saat ini, pendidikan di sekolah-sekolah pemerintah, baik SMK maupun SMA di seluruh Provinsi Jawa Barat, sudah benar-benar gratis. Ini bukan sekadar retorika, melainkan hasil dari upaya dan komitmen pemerintah daerah yang konsisten untuk memastikan akses pendidikan yang merata dan berkualitas tanpa membebani masyarakat secara finansial. Kebijakan ini diharapkan dapat menghilangkan jurang pemisah antara siswa yang mampu dan tidak mampu dalam mengakses pendidikan negeri.
Dana Sekolah Berubah Menjadi Investasi Masa Depan Visi Baru untuk Rakyat Jabar
Dengan adanya jaminan pendidikan gratis ini, Gubernur Dedi Mulyadi berharap terjadi pergeseran paradigma di kalangan orang tua siswa di Jawa Barat. Ia mengimbau agar dana yang sebelumnya mungkin harus dialokasikan untuk berbagai biaya sekolah, kini dapat diinvestasikan dalam bentuk tabungan demi masa depan anak-anak.
“Tinggal orang tuanya hari ini untuk gemar berinvestasi dalam bentuk tabungan, mengumpulkan uang serupiah dua rupiah dikumpulkan kemudian membelikan emas pada suatu saat,” jelas Dedi Mulyadi. “Itu yang harus dilakukan oleh rakyat Jabar.”
Imbauan ini bukan tanpa alasan. Di tengah era digital dan tantangan ekonomi global, kemampuan mengelola keuangan dan berinvestasi menjadi sangat penting. Dengan membebaskan biaya pendidikan, pemerintah secara tidak langsung mendorong orang tua untuk berpikir lebih jauh tentang perencanaan finansial jangka panjang untuk keluarga mereka.
Gubernur juga menyayangkan jika, di satu sisi, pemerintah telah mengeluarkan biaya dan energi yang besar, serta sanksi tegas kepada sekolah yang masih berani melakukan pungutan, namun di sisi lain, orang tua justru menghambur-hamburkan uang tanpa mempertimbangkan kepentingan masa depan anak-anaknya. Ini menjadi sebuah ironi yang diharapkan tidak terjadi. Visi ini menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan gratis bukan hanya tentang akses, tetapi juga tentang pembentukan kesadaran finansial dan perencanaan masa depan bagi masyarakat Jawa Barat.
Kepala Sekolah dan Komite Sekolah Penjaga Amanah Pendidikan Gratis
Pernyataan Gubernur Dedi Mulyadi juga secara implisit mengandung peringatan keras bagi kepala sekolah dan komite sekolah. Mereka adalah garda terdepan dalam memastikan implementasi kebijakan pendidikan gratis berjalan sesuai koridornya. Tidak ada lagi celah bagi pungutan dengan dalih apapun, termasuk atas nama komite sekolah atau kegiatan-kegiatan yang dibebankan kepada siswa.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah menyiapkan sanksi tegas bagi pelanggaran ini. Ini merupakan langkah preventif sekaligus kuratif untuk memberantas praktik pungutan liar yang selama ini menjadi beban bagi orang tua. Kepatuhan terhadap aturan ini akan menjadi tolak ukur keberhasilan kebijakan pendidikan gratis. Transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci utama agar tidak ada lagi keluhan dari masyarakat terkait biaya pendidikan.
Dukungan dari seluruh elemen masyarakat, terutama orang tua siswa, sangat dibutuhkan dalam mengawal kebijakan ini. Dengan melaporkan setiap indikasi pungutan tak wajar, masyarakat ikut berperan dalam menciptakan ekosistem pendidikan yang bersih dan adil.
Masa Depan Pendidikan Jawa Barat Kolaborasi untuk Visi Bersama
“Ini harapan saya sebagai gubernur untuk warga Jawa Barat,” tegas Dedi Mulyadi, mengakhiri pernyataannya. “Terima kasih atas kerja samanya, karena kepemimpinan yang baik adalah kepemimpinan yang mampu menggerakkan rakyatnya untuk memiliki visi yang sama dengan pemimpinnya.”
Pernyataan ini bukan sekadar ucapan terima kasih, melainkan ajakan untuk berkolaborasi. Menggratiskan pendidikan hanyalah satu langkah awal. Keberhasilan jangka panjang akan sangat bergantung pada partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan pemerintah, sekolah, guru, orang tua, dan masyarakat umum. Transformasi pendidikan di Jawa Barat kini berfokus pada kualitas dan keberlanjutan, bukan lagi pada beban finansial.
Pergeseran paradigma dalam dunia pendidikan di Jawa Barat ini menandai era baru, di mana fokus kini beralih dari pembiayaan menuju investasi masa depan. Seiring dengan komitmen pemerintah dalam menggratiskan pendidikan, diharapkan seluruh elemen masyarakat dapat bersatu padu mewujudkan visi pendidikan yang lebih cerah, inklusif, dan bebas keluhan di Bumi Pasundan. Apakah ini benar-benar era tanpa keluhan? Waktu yang akan membuktikan.
