Kuningan — sandiwartanews.com – Menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru), Pemerintah Kabupaten Kuningan memperketat pengawasan terhadap ketersediaan dan harga kebutuhan pokok di pasaran. Langkah ini dilakukan sebagai upaya antisipasi meningkatnya permintaan masyarakat sekaligus untuk menjaga stabilitas harga agar tetap terjangkau menjelang momentum akhir tahun.
Bupati Kuningan Dr. Dian Rachmat, M.Si turun langsung ke lapangan melakukan monitoring harga dan pasokan bahan pokok di sejumlah pasar tradisional dan pasar modern, Sabtu (20/12/2025). Kegiatan tersebut turut didampingi Wakil Bupati Tuti Andriani, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta jajaran perangkat daerah terkait, di antaranya Diskopdagperin, Diskatan, Diskanak, Bagian Perekonomian dan SDA, serta instansi teknis lainnya.
Monitoring dilakukan di sejumlah titik strategis yang menjadi pusat aktivitas ekonomi masyarakat, seperti Toserba Griya, Toserba Surya, Pasar Baru Kuningan, dan Pasar Kepuh Kuningan. Lokasi-lokasi tersebut dipilih karena memiliki peran penting dalam distribusi kebutuhan pokok, baik bagi konsumen rumah tangga maupun pelaku usaha kecil.
Dalam keterangannya, Bupati Dian menyampaikan bahwa hasil pemantauan menunjukkan kondisi harga kebutuhan pokok secara umum masih relatif stabil. Meski terdapat kenaikan pada beberapa komoditas, pemerintah daerah menilai fluktuasi tersebut masih dalam batas wajar dan belum menimbulkan gejolak signifikan di pasar.
“Secara umum harga di pasar masih stabil. Ada kenaikan di beberapa komoditas, seperti telur dan sayur-mayur, tetapi belum mengkhawatirkan dan masih dalam batas kewajaran menjelang Nataru,” ujar Bupati Dian di sela-sela peninjauan.
Meski demikian, Bupati menegaskan bahwa pemerintah daerah tetap bersikap waspada dan tidak mengabaikan temuan di lapangan. Salah satu catatan penting muncul saat tim monitoring menemukan adanya harga beras SPHP Bulog di salah satu gerai pasar modern yang tidak sesuai dengan ketentuan harga yang telah ditetapkan pemerintah.
Menanggapi temuan tersebut, Bupati Dian meminta agar pihak terkait segera melakukan penyesuaian harga sesuai
regulasi yang berlaku. Menurutnya, program beras SPHP Bulog merupakan instrumen pemerintah untuk menjaga stabilitas harga dan membantu masyarakat, sehingga pelaksanaannya harus tepat sasaran.
“Kami minta agar segera disesuaikan. Program SPHP ini tujuannya membantu masyarakat dan menjaga harga tetap stabil. Jangan sampai ada penyimpangan yang justru merugikan konsumen,” tegasnya.
Selain beras, komoditas pangan lain yang menjadi perhatian pemerintah daerah adalah daging ayam ras. Berdasarkan hasil pemantauan, harga daging ayam tercatat mengalami kenaikan sekitar Rp2.000 hingga Rp3.000 per kilogram, dengan kisaran harga di pasar antara Rp42.000 hingga Rp45.000 per kilogram. Kenaikan ini diperkirakan dipengaruhi oleh meningkatnya permintaan masyarakat menjelang libur panjang akhir tahun.
Sementara itu, harga cabai rawit juga terpantau cukup tinggi, yakni mencapai sekitar Rp70.000 per kilogram. Meski demikian, pemerintah daerah menilai kenaikan harga cabai masih bersifat musiman dan belum berdampak luas terhadap stabilitas ekonomi masyarakat.
Bupati Dian menegaskan bahwa pemerintah daerah akan terus melakukan pemantauan secara berkala untuk mengantisipasi potensi lonjakan harga. Koordinasi lintas sektor akan diperkuat, baik dengan distributor, pelaku usaha, maupun instansi terkait, guna memastikan distribusi kebutuhan pokok berjalan lancar.
“Pemerintah daerah akan terus hadir di lapangan. Kami ingin memastikan harga tetap terkendali, daya beli masyarakat terjaga, dan aktivitas ekonomi di pasar tradisional tetap berjalan dengan baik,” ungkapnya.
Menurut Bupati, pasar tradisional memiliki peran strategis sebagai penopang ekonomi rakyat. Oleh karena itu, pemerintah berkomitmen menjaga agar pasar tetap hidup dan menjadi tempat transaksi yang adil bagi pedagang maupun konsumen.
Wakil Bupati Tuti Andriani menambahkan bahwa kegiatan monitoring ini tidak hanya bertujuan melihat angka harga, tetapi juga menjadi sarana dialog langsung dengan pedagang dan masyarakat. Dengan turun langsung ke lapangan, pemerintah dapat memperoleh gambaran nyata mengenai kondisi pasar dan tantangan yang dihadapi para pelaku usaha.
“Kami ingin mendengar langsung aspirasi pedagang dan masyarakat. Dengan begitu, kebijakan yang diambil bisa lebih tepat sasaran dan sesuai dengan kondisi di lapangan,” ujar Tuti.
Ia menegaskan bahwa pengendalian harga harus dilakukan secara seimbang, tanpa merugikan pedagang sebagai pelaku usaha, namun tetap melindungi konsumen sebagai pengguna akhir. Menurutnya, stabilitas harga merupakan kunci keberlangsungan ekonomi daerah.
Sebagai bagian dari upaya pengendalian inflasi daerah, Pemerintah Kabupaten Kuningan telah menyiapkan sejumlah langkah strategis, mulai dari penguatan distribusi bahan pokok, koordinasi dengan Bulog, hingga kesiapan pelaksanaan operasi pasar apabila diperlukan. Langkah-langkah ini diharapkan mampu menekan potensi lonjakan harga yang kerap terjadi pada periode Nataru.
Pemerintah daerah juga mengimbau masyarakat untuk tetap berbelanja secara bijak dan tidak melakukan pembelian berlebihan yang dapat memicu lonjakan permintaan. Stabilitas harga, menurut pemerintah, membutuhkan peran semua pihak, baik pemerintah, pelaku usaha, maupun masyarakat.
Dengan dilakukannya monitoring langsung ini, Pemerintah Kabupaten Kuningan berharap masyarakat dapat menyambut perayaan Natal dan Tahun Baru dengan rasa aman dan tenang, tanpa kekhawatiran terhadap ketersediaan dan harga kebutuhan pokok. Kehadiran langsung kepala daerah di pasar menjadi bentuk komitmen pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi dan melindungi kepentingan publik.
Langkah ini sekaligus menegaskan bahwa pengendalian harga pangan bukan sekadar agenda rutin, melainkan bagian dari tanggung jawab pemerintah daerah dalam memastikan kesejahteraan masyarakat serta keberlangsungan aktivitas ekonomi, khususnya di tengah momentum penting menjelang akhir tahun.
