Sandiwartanews.com – Bangli, Bali – Dinamika pembangunan di Kabupaten Bangli terus bergerak maju, ditandai dengan pembahasan krusial dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) vital: Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024 serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Kabupaten Bangli 2025-2029. Pemerintah Kabupaten Bangli, di bawah kepemimpinan Bupati SN Sedana Arta, baru-baru ini menjawab secara komprehensif pemandangan umum dari seluruh fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), menunjukkan komitmen kuat terhadap transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik dalam setiap langkah pembangunan.
Sesi paripurna yang berlangsung khidmat ini menjadi cerminan dari sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam merumuskan arah Bangli ke depan. Diskusi yang konstruktif dan penuh substansi menjadi landasan bagi kebijakan yang akan datang, memastikan setiap anggaran yang dikucurkan dan setiap program yang dijalankan benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat Bangli.
Sorotan Fraksi: Harapan dan Tantangan untuk Pembangunan Berkelanjutan
Pemandangan umum dari fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Bangli menjadi indikator utama aspirasi dan harapan masyarakat yang mereka wakili. Setiap fraksi menyuarakan poin-poin penting yang wajib menjadi perhatian serius Pemerintah Daerah.
Fraksi Gabungan Restorasi Raya, dalam pandangan umumnya, menyoroti pentingnya ketaatan dan konsistensi Pemerintah Daerah dalam merealisasikan setiap kegiatan sesuai perencanaan yang telah ditetapkan. Mereka menekankan bahwa perencanaan yang matang harus diikuti dengan implementasi yang disiplin, agar setiap target pembangunan dapat tercapai secara optimal. Konsistensi ini bukan hanya tentang kepatuhan administratif, tetapi juga tentang kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah. Tanpa konsistensi, risiko inefisiensi dan ketidaktepatan sasaran akan meningkat, menghambat laju pembangunan yang diharapkan.
Sementara itu, Fraksi Partai Golkar menyoroti aspek efektivitas penggunaan anggaran dan tindak lanjut temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Mereka menggarisbawahi bahwa setiap rupiah APBD harus dimanfaatkan secara maksimal untuk menghasilkan dampak positif yang signifikan bagi masyarakat. Selain itu, temuan-temuan BPK, yang merupakan hasil audit independen, harus menjadi cambuk bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan perbaikan berkelanjutan. Tindak lanjut yang serius terhadap rekomendasi BPK adalah cerminan dari komitmen terhadap tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Fraksi Golkar berharap agar Bangli dapat menjadi percontohan dalam pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.
Di sisi lain, Fraksi PDI Perjuangan memberikan penekanan khusus pada RPJMD yang berpihak kepada kepentingan masyarakat, terutama dalam penyediaan sarana prasarana dasar dan umum. Mereka menyoroti urgensi pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, seperti akses air bersih, sanitasi, jalan, dan fasilitas publik lainnya, sebagai prioritas utama. Selain itu, Fraksi PDI Perjuangan mendorong Pemerintah Daerah untuk mengupayakan komunikasi menyeluruh terkait optimalisasi kompensasi daerah, khususnya terkait sumber daya air yang melimpah di Bangli. Potensi ini harus dimanfaatkan secara adil dan berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat. Tak hanya itu, mereka juga mendorong pengembangan ekowisata berbasis agrowisata di setiap desa, sebuah visi yang menjanjikan peningkatan ekonomi lokal melalui pemanfaatan potensi alam dan budaya secara lestari. Visi ini diharapkan dapat menjadi motor penggerak bagi kemajuan ekonomi kerakyatan di Bangli.
Respon Bupati Sedana Arta: Komitmen Penuh untuk Bangli Mandiri
Menanggapi pandangan umum yang konstruktif dari fraksi-fraksi DPRD, Bupati Bangli SN Sedana Arta menyampaikan apresiasi yang mendalam dan menegaskan komitmen penuh Pemerintah Kabupaten Bangli. Dalam jawabannya, Bupati memaparkan beberapa poin penting yang mencerminkan arah kebijakan dan prioritas pemerintahannya:
Pertama, Bupati Sedana Arta mengapresiasi sambutan positif dari seluruh fraksi DPRD. Hal ini menunjukkan semangat kebersamaan dan keinginan untuk bekerja sama dalam pembahasan Ranperda. Sinergi antara eksekutif dan legislatif adalah kunci keberhasilan pembangunan daerah, di mana setiap kebijakan yang lahir adalah hasil dari musyawarah mufakat demi kepentingan bersama.
Kedua, Bupati menjelaskan upaya konkret untuk mengoptimalkan kompensasi sumber air. Bangli, sebagai daerah hulu yang memasok air ke berbagai wilayah, memiliki potensi besar yang harus dimanfaatkan secara adil dan maksimal untuk kemajuan daerah. Optimalisasi kompensasi ini akan menjadi sumber pendapatan baru yang signifikan bagi Bangli, yang kemudian dapat dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Selain itu, Bupati juga menegaskan upaya peningkatan efektivitas penggunaan anggaran dan tindak lanjut temuan BPK, sejalan dengan harapan Fraksi Golkar. Ini menunjukkan komitmen untuk perbaikan berkelanjutan dan tata kelola keuangan yang lebih baik.
Ketiga, Bupati Sedana Arta menegaskan komitmen untuk merealisasikan kegiatan sesuai perencanaan yang telah disusun, sejalan dengan harapan Fraksi Gabungan Restorasi Raya. Perencanaan yang matang akan menjadi panduan utama dalam setiap langkah pembangunan, memastikan setiap proyek dan program berjalan sesuai target. Tak hanya itu, Bupati juga menyoroti pentingnya peningkatan kemampuan fiskal daerah. Peningkatan ini akan membuka peluang lebih besar bagi Bangli untuk mendanai sendiri berbagai program pembangunan tanpa terlalu bergantung pada bantuan dari pusat. Kemandirian fiskal adalah pilar utama bagi Bangli yang tangguh dan sejahtera.
Mewujudkan Bangli yang Lebih Baik: Semangat Kebersamaan dan Landasan Hukum
Mengakhiri jawabannya, Bupati SN Sedana Arta menyampaikan harapan besar agar pembahasan Ranperda ini dapat dilakukan dengan semangat kebersamaan dan kekeluargaan. Suasana yang kondusif, dilandasi saling pengertian dan tujuan yang sama, akan menghasilkan keputusan terbaik bagi Bangli. Pentingnya untuk tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku juga ditekankan, memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil memiliki dasar hukum yang kuat dan tidak bertentangan dengan norma-norma yang ada.
“Semoga apa yang dihasilkan nanti dapat diterima oleh semua pihak dan dapat dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah,” pungkas Bupati Sedana Arta. Pernyataan ini merefleksikan optimisme dan harapan bahwa melalui proses legislasi yang transparan dan partisipatif, Bangli akan memiliki kerangka kerja yang solid untuk mewujudkan visi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan sinergi yang kuat antara eksekutif dan legislatif, serta dukungan penuh dari masyarakat, masa depan Bangli yang gemilang bukan lagi sekadar impian, melainkan tujuan yang dapat dicapai bersama.
