Sandiwartanews.com – Bangli – Upaya menjaga integritas dan transparansi dalam proses penerimaan anggota Polri terus diperkuat. Dalam rangka memastikan seluruh tahapan seleksi berjalan profesional dan akuntabel, Polres Bangli menggelar rapat koordinasi bersama pengawas internal dan eksternal yang dirangkaikan dengan doa bersama, Senin (16/3/2026).
Kegiatan yang dimulai sekitar pukul 09.00 Wita tersebut berlangsung di Ruang Rupatama Polres Bangli. Rakor ini menjadi bagian dari langkah penguatan sistem pengawasan pada proses penerimaan anggota Polri Tahun Anggaran 2026 agar seluruh tahapan seleksi dapat berjalan sesuai aturan serta prinsip transparansi yang selama ini ditekankan oleh institusi kepolisian.
Rapat koordinasi dipimpin langsung oleh Wakapolres Bangli, I Gede Sudyatmaja, yang didampingi Kabag SDM Polres Bangli, I Dewa Gde Oka. Kegiatan tersebut turut dihadiri sejumlah unsur pengawas eksternal maupun internal yang memiliki peran dalam mengawal jalannya proses rekrutmen.
Dari unsur eksternal, hadir perwakilan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli serta Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bangli. Selain itu, turut hadir pula para pejabat internal Polres Bangli seperti Kasi Propam, Kasiwas, Kasi Humas, Kasi Dokkes, Kasi TIK, serta seluruh personel yang tergabung dalam Panitia Bantuan Penerimaan (Pabanrim) anggota Polri Tahun Anggaran 2026.
Rapat koordinasi tersebut digelar untuk menyamakan persepsi sekaligus memperkuat fungsi pengawasan terhadap seluruh tahapan seleksi penerimaan anggota Polri. Kehadiran unsur pengawas dari berbagai instansi diharapkan mampu memastikan setiap proses berjalan sesuai standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan.
Dalam arahannya, Wakapolres Bangli menegaskan bahwa proses penerimaan anggota Polri harus dilaksanakan dengan menjunjung tinggi prinsip BETAH, yakni Bersih, Transparan, Akuntabel, dan Humanis. Prinsip tersebut menjadi landasan penting untuk menjaga kredibilitas proses seleksi serta menjamin kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.
Menurutnya, seluruh panitia yang terlibat dalam pelaksanaan rekrutmen memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan setiap tahapan seleksi berjalan objektif dan bebas dari praktik yang dapat merusak integritas proses penerimaan.
“Melalui kegiatan koordinasi ini diharapkan seluruh panitia memiliki pemahaman yang sama mengenai mekanisme dan prosedur yang harus dijalankan, sehingga setiap tahapan seleksi dapat berlangsung tertib, transparan, serta sesuai ketentuan yang berlaku,” ujar Wakapolres Bangli dalam arahannya (16/3/2026).
Ia juga menekankan pentingnya peran pengawasan, baik dari internal maupun eksternal. Dengan adanya pengawasan yang kuat, potensi penyimpangan dalam proses seleksi dapat diminimalisasi sekaligus memastikan bahwa calon anggota Polri yang terpilih benar-benar memiliki kualitas terbaik.
Selain aspek pengawasan, rakor tersebut juga membahas kesiapan teknis pelaksanaan penerimaan anggota Polri di tingkat Polres. Berbagai hal mulai dari mekanisme pendaftaran, proses verifikasi administrasi, hingga kesiapan fasilitas pelayanan kepada para peserta seleksi turut menjadi perhatian dalam pembahasan rapat.
Kabag SDM Polres Bangli, I Dewa Gde Oka, dalam kesempatan yang sama menyampaikan bahwa keterlibatan berbagai pihak dalam proses pengawasan merupakan bagian dari komitmen institusi kepolisian untuk menjalankan sistem rekrutmen yang terbuka dan akuntabel.
Ia menjelaskan bahwa transparansi menjadi kunci penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap proses penerimaan anggota Polri. Oleh karena itu, seluruh tahapan seleksi harus dilaksanakan secara profesional dan dapat dipertanggung jawabkan.
Setelah pelaksanaan rapat koordinasi, kegiatan dilanjutkan dengan pengecekan Posko Terpadu Penerimaan Anggota Polri Tahun Anggaran 2026 di lingkungan Polres Bangli. Langkah ini dilakukan untuk memastikan kesiapan sarana dan prasarana yang akan digunakan selama proses seleksi berlangsung.
Pengecekan tersebut meliputi kesiapan ruang pelayanan, perangkat administrasi, serta mekanisme pelayanan kepada para calon peserta yang akan mengikuti seleksi. Dengan kesiapan yang matang, diharapkan proses pendaftaran dan seleksi dapat berjalan lebih tertib dan efisien.
Posko terpadu ini juga berfungsi sebagai pusat informasi bagi masyarakat yang ingin mengetahui lebih jauh mengenai proses penerimaan anggota Polri. Melalui posko tersebut, calon peserta dapat memperoleh informasi resmi mengenai persyaratan, tahapan seleksi, hingga jadwal pelaksanaan.
Langkah tersebut merupakan bagian dari upaya Polres Bangli untuk memastikan bahwa seluruh informasi terkait penerimaan anggota Polri dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat. Dengan demikian, potensi munculnya informasi yang tidak benar atau menyesatkan dapat diminimalisasi.
Rangkaian kegiatan kemudian dilanjutkan dengan doa bersama yang dilaksanakan di Pura Giri Brata Polres Bangli. Doa bersama tersebut diikuti oleh seluruh panitia Pabanrim sebagai bentuk ikhtiar dan harapan agar seluruh proses penerimaan anggota Polri Tahun Anggaran 2026 dapat berjalan dengan aman, lancar, dan sesuai harapan.
Selain menjadi sarana spiritual, kegiatan doa bersama juga dimaknai sebagai upaya memperkuat komitmen moral seluruh panitia agar tetap menjunjung tinggi integritas dalam menjalankan tugasnya selama proses seleksi berlangsung.
Melalui rangkaian kegiatan rapat koordinasi, pengecekan posko, hingga doa bersama tersebut, Polres Bangli berharap pelaksanaan penerimaan anggota Polri Tahun Anggaran 2026 dapat berjalan secara optimal dan sesuai prinsip transparansi yang diharapkan masyarakat.
Proses seleksi yang dilaksanakan secara profesional dan akuntabel diharapkan mampu menghasilkan calon anggota Polri yang memiliki kualitas, integritas, serta kesiapan mental yang baik dalam menjalankan tugas sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat.
Selama kegiatan berlangsung, situasi di lingkungan Polres Bangli terpantau aman, tertib, dan berjalan lancar tanpa kendala berarti. Rakor ini sekaligus menjadi langkah awal dalam memastikan seluruh rangkaian proses penerimaan anggota Polri Tahun Anggaran 2026 di wilayah Bangli dapat terlaksana secara transparan dan mendapatkan kepercayaan publik.
