Sandiwartanews.com- Jakarta – Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Humas Polri Tahun 2026 resmi digelar pada Selasa (14/4/2026) di Jakarta. Forum ini menjadi langkah strategis institusi kepolisian dalam memperkuat fungsi komunikasi publik di tengah derasnya arus informasi digital yang kian kompleks dan dinamis.
Mengusung tema “Optimalisasi Komunikasi Publik dan Manajemen Media, Humas Polri Presisi Siap Menyukseskan Rencana Kerja Polri dan Pemerintah dalam Rangka Mewujudkan Program Asta Cita Presiden RI Tahun 2026,” kegiatan ini diikuti jajaran humas dari berbagai tingkatan, mulai dari Mabes hingga wilayah, baik secara langsung maupun virtual.
Rakernis ini tidak sekadar agenda rutin, melainkan ruang evaluasi sekaligus perumusan strategi ke depan. Di tengah transformasi digital yang berlangsung cepat, fungsi kehumasan dituntut lebih adaptif, responsif, dan akurat dalam menyampaikan informasi kepada publik.
Kepala Divisi Humas Polri, Johnny Eddizon Isir, dalam sambutannya menegaskan bahwa peran humas kini semakin vital, terutama dalam menjaga keseimbangan antara kecepatan dan akurasi informasi.
Menurutnya, perkembangan teknologi, termasuk kecerdasan buatan, telah mengubah pola konsumsi informasi masyarakat. Kondisi tersebut menghadirkan tantangan baru berupa meningkatnya potensi disinformasi dan hoaks di ruang digital.
“Di era digital dan kecerdasan buatan, kecepatan informasi harus diimbangi dengan kebenaran. Humas harus berada di garis depan untuk memastikan masyarakat tidak hanya menerima informasi secara cepat, tetapi juga benar dan dapat dipertanggung jawabkan,” ujarnya.
Pernyataan tersebut mencerminkan urgensi penguatan kapasitas sumber daya manusia di bidang kehumasan. Tidak hanya dituntut mampu memproduksi informasi, personel humas juga harus memiliki kemampuan analisis, verifikasi, serta manajemen isu yang kuat.
Rakernis Humas 2026 juga diisi dengan berbagai rangkaian kegiatan strategis. Mulai dari pembekalan materi oleh narasumber internal dan eksternal, hingga diskusi panel yang membedah isu-isu aktual terkait komunikasi publik. Topik yang diangkat mencakup pengelolaan media digital, strategi menghadapi krisis komunikasi, hingga pemanfaatan data dalam membangun opini publik yang konstruktif.
Forum ini sekaligus menjadi wadah untuk menyamakan persepsi antar jajaran humas. Keseragaman pemahaman dinilai penting agar pesan yang disampaikan kepada masyarakat tidak menimbulkan bias atau multitafsir.
Selain itu, Rakernis juga dimanfaatkan untuk melakukan evaluasi kinerja kehumasan selama satu tahun terakhir. Evaluasi tersebut mencakup efektivitas penyampaian informasi, kecepatan respons terhadap isu publik, hingga tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian.
Dalam konteks ini, humas tidak lagi hanya berperan sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai pengelola reputasi institusi. Citra positif tidak dapat dibangun secara instan, melainkan melalui konsistensi komunikasi yang transparan, akurat, dan berimbang.
Irjen Pol Johnny Eddizon Isir menekankan bahwa humas merupakan ujung tombak dalam membangun kepercayaan publik. Oleh karena itu, setiap informasi yang disampaikan harus melalui proses verifikasi yang ketat serta mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat luas.
Ia juga mengingatkan bahwa tantangan ke depan akan semakin kompleks. Selain menghadapi arus informasi yang masif, humas juga harus mampu bersaing dengan berbagai sumber informasi lain yang belum tentu kredibel.
Dalam situasi tersebut, profesionalisme menjadi kunci. Humas dituntut tidak hanya cepat, tetapi juga tepat dalam merespons berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat.
Rakernis ini juga menyoroti pentingnya penguatan sinergi antarunit kehumasan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Koordinasi yang solid dinilai mampu mempercepat alur informasi serta meminimalisasi kesalahan komunikasi.
Tidak kalah penting, pengelolaan media—baik konvensional maupun digital menjadi fokus utama dalam kegiatan ini. Transformasi media yang terus berkembang menuntut pendekatan baru dalam menyampaikan pesan kepada publik.
Pemanfaatan platform digital, termasuk media sosial, harus dilakukan secara strategis dan terukur. Di sisi lain, hubungan dengan media massa tetap perlu dijaga sebagai bagian dari ekosistem komunikasi publik yang sehat.
Melalui Rakernis Humas 2026, Polri berharap mampu membangun sistem komunikasi publik yang lebih modern, transparan, dan berbasis data. Langkah ini sejalan dengan upaya institusi dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta memperkuat kepercayaan publik.
Kegiatan ini juga menjadi bagian dari dukungan terhadap program kerja pemerintah, khususnya dalam mewujudkan agenda prioritas nasional yang terangkum dalam Asta Cita Presiden RI Tahun 2026.
Dengan berbagai tantangan yang ada, Rakernis ini diharapkan tidak hanya menghasilkan rumusan strategis, tetapi juga implementasi nyata di lapangan. Humas sebagai garda depan komunikasi publik dituntut mampu menjadi jembatan antara institusi dan masyarakat.
Pada akhirnya, keberhasilan komunikasi publik tidak hanya diukur dari seberapa cepat informasi disampaikan, tetapi juga dari seberapa besar tingkat kepercayaan yang berhasil dibangun. Di sinilah peran humas menjadi krusial menjaga akurasi, membangun transparansi, dan menghadirkan informasi yang mencerdaskan publik.
