Sandiwartanews.com – Banten – Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Fast Respon Indonesia Center (FRIC) Provinsi Banten memberikan klarifikasi tegas terkait beredarnya informasi mengenai kunjungan silaturahmi Bripka Agus Salim ke Divisi Humas Mabes Polri. Organisasi tersebut memastikan bahwa kegiatan yang berlangsung pada 8 April 2026 itu tidak memiliki keterkaitan dengan FRIC maupun (FRN), melainkan murni bersifat pribadi.
Penegasan ini disampaikan guna meluruskan persepsi yang berkembang di ruang digital, sekaligus mencegah potensi kesalahpahaman yang dapat merugikan berbagai pihak. Dalam pernyataan resminya, Bripka Agus Salim menyampaikan bahwa kehadirannya dalam kegiatan tersebut tidak mewakili organisasi mana pun.
Dalam klarifikasi yang disampaikan melalui video resmi pada 14 April 2026, Bripka Agus menuturkan bahwa silaturahmi tersebut merupakan inisiatif pribadi. Ia mengakui dalam satu kesempatan bersama Ketua Umum FRIC, H. Dian, namun menegaskan bahwa kebersamaan tersebut tidak mengantasnamakan agenda kelembagaan.
“Silaturahmi itu murni kegiatan pribadi. Tidak ada kaitannya dengan FRN ataupun FRIC. Kebetulan saya bersama Ketua Umum FRIC saat itu, karena beliau berkoordinasi untuk bertamu kepada Kadiv Humas dan Karo Penmas,” ujar Bripka Agus dalam keterangan vidio nya (14/4/2026).
Lebih lanjut, ia menekankan posisinya sebagai anggota aktif Polri yang terikat oleh aturan dan ketentuan kedinasan. Dalam hal ini, anggota Polri tidak diperbolehkan untuk terlibat dalam struktur organisasi di luar institusi kepolisian.
“Saya sebagai anggota Polri tidak diperbolehkan menjadi bagian dari kepengurusan organisasi di luar institusi. Oleh karena itu, saya merasa perlu memberikan klarifikasi agar tidak terjadi kesalahpahaman,” tambahnya.
Menanggapi hal tersebut, jajaran pengurus FRIC DPW Banten secara kolektif turut menyampaikan sikap resmi organisasi. Ketua FRIC DPW Banten, Habibi, menegaskan bahwa pihaknya tetap menjunjung tinggi prinsip profesionalisme, etika organisasi, serta loyalitas terhadap institusi Polri.
Menurut Habibi, penting bagi semua pihak untuk memahami konteks kegiatan yang terjadi, agar tidak terjadi penafsiran yang keliru terhadap peran organisasi.
“FRIC merupakan organisasi yang menjunjung tinggi etika, loyalitas, dan sinergitas dengan Polri. Kami tegaskan bahwa Ketua Umum kami tidak memiliki keterkaitan dengan isu yang berkembang di luar konteks silaturahmi tersebut. Masyarakat diharapkan bijak dalam menyikapi informasi,” ujarnya pada 14 April 2026.
Pernyataan serupa juga disampaikan oleh Wakil Ketua Bidang Komunikasi dan Informatika FRIC DPW Banten, M. Ismail. Ia menilai bahwa klarifikasi yang disampaikan Bripka Agus merupakan langkah penting dalam menjaga transparansi informasi, terutama di tengah arus komunikasi digital yang begitu cepat.
“Informasi saat ini sangat mudah menyebar, namun tidak semuanya akurat. Klarifikasi seperti ini penting untuk menjaga agar tidak terjadi disinformasi. Kami mengimbau masyarakat untuk selalu melakukan verifikasi sebelum mempercayai atau menyebarkan informasi,” kata Ismail.
Sementara itu, Sekretaris Wilayah FRIC DPW Banten, Nuryadi, menegaskan bahwa organisasi tetap fokus menjalankan program kerja yang telah dirancang, khususnya dalam membangun kemitraan strategis dengan Polri dan masyarakat.
Ia menyebut bahwa FRIC memiliki peran penting sebagai mitra dalam mendukung tugas-tugas kepolisian, terutama dalam merespons cepat berbagai dinamika informasi di masyarakat.
“FRIC hadir sebagai mitra strategis Polri, khususnya dalam merespons informasi yang berkembang di masyarakat. Kami tidak ingin organisasi ini terseret dalam narasi yang tidak berdasar atau tidak sesuai fakta,” jelasnya.
Penegasan lainnya datang dari Wakil Ketua FRIC DPW Banten, Sopiyan Hadi, yang menyoroti pentingnya menjaga integritas organisasi. Ia mengingatkan bahwa setiap aktivitas yang membawa nama organisasi harus melalui mekanisme resmi dan terstruktur.
“Setiap kegiatan yang mengatasnamakan organisasi harus melalui prosedur dan mekanisme yang jelas. Dalam silaturahmi bripka agus ini, sudah sangat terang bahwa kegiatan tersebut bukan agenda organisasi,” tegas Sopiyan.
Di sisi lain, Ketua Satuan Tugas (Satgas) FRIC Banten, Adit Batara, turut mengimbau seluruh anggota serta masyarakat luas untuk tetap menjaga situasi yang kondusif. Ia mengingatkan agar publik tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi kebenarannya.
“Kami mengajak semua pihak untuk tetap menjaga kondusivitas. Jangan sampai informasi yang belum jelas kebenarannya justru menimbulkan kegaduhan. FRIC tetap berkomitmen menjaga loyalitas kepada institusi Polri,” ujar Adit.
Secara keseluruhan, klarifikasi yang disampaikan oleh berbagai pihak ini menunjukkan komitmen bersama dalam menjaga transparansi, akurasi informasi, serta integritas kelembagaan. Dalam konteks ini, FRIC DPW Banten juga menegaskan kembali prinsip dasar organisasi yang selama ini menjadi pedoman, yakni “Loyal kepada Korps Polri.”
Slogan tersebut, menurut jajaran pengurus, bukan sekadar semboyan, melainkan menjadi landasan dalam setiap langkah dan aktivitas organisasi. Loyalitas terhadap institusi Polri dipandang sebagai bagian penting dalam menjaga kepercayaan publik serta mendukung stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat.
Dengan adanya klarifikasi ini, diharapkan masyarakat dapat memperoleh pemahaman yang utuh dan objektif terhadap peristiwa yang terjadi. Informasi yang akurat dan berimbang menjadi kunci dalam mencegah munculnya persepsi yang keliru di tengah masyarakat.
FRIC DPW Banten juga menegaskan akan terus berperan aktif sebagai mitra strategis Polri, khususnya dalam membangun komunikasi publik yang transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab. Organisasi ini berkomitmen untuk tetap fokus pada tugas dan fungsi utamanya, serta tidak terpengaruh oleh isu-isu yang tidak memiliki dasar yang jelas.
Ke depan, seluruh elemen organisasi berharap agar sinergi antara masyarakat, media, dan institusi dapat terus diperkuat, sehingga setiap informasi yang beredar dapat dipertanggung jawabkan dan tidak menimbulkan dampak negatif di ruang publik.
