Sandiwartanews.com-Serpong – Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri resmi memulai pembangunan 16 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di lingkungan Pusdik Lantas Lemdiklat Polri, Serpong. Groundbreaking secara simbolis dilakukan langsung oleh Kakorlantas Polri, Irjen Pol Drs. Agus Suryonugroho, S.H., M.Hum, Rabu (6/8/2025).
Pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) merupakan langkah strategis Korlantas Polri dalam mendukung kebijakan nasional, khususnya program prioritas Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan oleh pemerintah. Total akan ada 16 unit SPPG yang tersebar, berfungsi sebagai pusat distribusi makanan bergizi bagi masyarakat yang membutuhkan. SPPG ini nantinya akan dilengkapi dengan dapur modern, sistem logistik, serta tenaga pelayanan profesional agar mampu menyuplai makanan sehat secara konsisten dan higienis.
Acara peletakan batu pertama dihadiri sejumlah pejabat penting dari internal Korlantas Polri. Hadir di antaranya Dirgakkum Korlantas Polri Brigjen Pol Faizal, Dirregident Korlantas Polri Brigjen Pol Wibowo, serta Kabag Ops Korlantas Polri Kombes Pol Aries Syahbudin. Turut mendampingi pula sejumlah Pejabat Utama (PJU) Korlantas lainnya Kakorlantas Polri juga mengajak Bhayangkari, khususnya dari Pengurus Cabang Berdiri Sendiri (PCBS) Korlantas, untuk aktif mendukung dan terlibat dalam pengelolaan SPPG dan program MBG ke depannya.
Groundbreaking atau peletakan batu pertama pembangunan SPPG dilakukan pada Rabu, 6 Agustus 2025. Kegiatan ini menjadi penanda awal proses pembangunan fisik dari total 16 SPPG yang telah dirancang dalam roadmap Korlantas Polri Agenda ini dilaksanakan dengan penuh semangat dan simbol komitmen kuat dari kepolisian dalam menjawab tantangan sosial-ekonomi masyarakat, khususnya di bidang pemenuhan gizi dasar.
Proyek pertama pembangunan SPPG dimulai di kawasan Pusdik Lantas Lemdiklat Polri, Serpong, Tangerang Selatan. Lokasi ini dipilih karena merupakan pusat pendidikan dan pelatihan Polantas, yang juga menjadi simbol transformasi kelembagaan Korlantas Polri dalam mendukung kesejahteraan masyarakat Ke-16 SPPG berikutnya akan dibangun secara bertahap di berbagai wilayah strategis yang ditentukan berdasarkan kebutuhan masyarakat dan efektivitas distribusi program MBG.
Menurut Kakorlantas, pembangunan SPPG adalah bentuk loyalitas terhadap kebijakan pemerintah, sekaligus bentuk tanggung jawab sosial institusi Polri. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai sangat relevan dalam menghadapi masalah gizi buruk, stunting, serta kemiskinan ekstrem yang masih terjadi di berbagai daerah.
“Karena ini panggilan tugas dan loyal terhadap pimpinan serta kebijakan negara, maka Korlantas Polri tidak ingin terlambat dalam mengambil bagian membangun SPPG,” ujar Irjen Agus dalam sambutannya.
Program ini juga diharapkan dapat mendorong swasembada pangan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara langsung, sekaligus memperkuat citra Polri sebagai pelayan publik yang humanis dan solutif Pembangunan akan dilakukan melalui kolaborasi lintas sektor, termasuk peran serta masyarakat dan organisasi pendukung seperti Bhayangkari. Korlantas menargetkan seluruh unit SPPG dapat beroperasi penuh dalam 12 bulan ke depan.
Setiap SPPG ditargetkan mampu menyalurkan ribuan porsi makanan bergizi setiap pekan, yang akan disalurkan ke sekolah, pondok pesantren, hingga komunitas rentan di berbagai daerah Kakorlantas berharap, keberadaan SPPG tidak hanya bersifat seremonial, tetapi benar-benar bisa memberi manfaat langsung dan berkelanjutan. Ia juga mengingatkan pentingnya sinergi semua pihak agar program ini berjalan maksimal.
“Kami berharap Bhayangkari juga ikut andil dan menjadi penggerak di lapangan. Jangan ragu, karena ini adalah bagian dari tugas kita dalam membantu masyarakat,” tegasnya.
Dengan dimulainya pembangunan 16 SPPG di bawah Korlantas Polri, harapan akan pemenuhan gizi masyarakat secara adil dan merata menjadi lebih dekat. Ini bukan hanya proyek pembangunan fisik, tetapi juga bagian dari transformasi Polri yang lebih proaktif dalam menjawab kebutuhan dasar rakyat.
Groundbreaking ini menjadi tonggak awal yang diharapkan mampu memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat, serta menjadi contoh implementasi nyata program nasional oleh institusi negara.
