SandiWartaNews.com – Jakarta, 28 Juni 2025 — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT) sebagai bagian dari upaya serius dalam memberantas korupsi di sektor infrastruktur. Operasi kali ini menyasar dugaan korupsi proyek pembangunan dan pemeliharaan jalan di wilayah Sumatera Utara, dengan mengamankan enam orang dan menyegel kantor kontraktor PT Dalihan Natolu Grup di Padang Sidimpuan.
KPK melakukan OTT yang diduga berkaitan dengan tindak pidana korupsi dalam proyek pembangunan dan pemeliharaan jalan yang dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) serta PJN Wilayah 1 Sumatera Utara. Dalam operasi tersebut, KPK menyegel kantor PT Dalihan Natolu Grup dan mengamankan enam orang yang langsung diterbangkan ke Jakarta untuk diperiksa lebih lanjut.
Enam orang diamankan oleh tim KPK dalam operasi ini. Hingga saat ini, KPK belum merilis identitas lengkap mereka. Namun, dugaan sementara menyebutkan bahwa mereka memiliki keterkaitan erat dengan pelaksanaan proyek jalan, baik dari unsur penyelenggara negara maupun pihak swasta. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, membenarkan penangkapan tersebut dan menyatakan bahwa proses penyidikan masih berlangsung.
Penangkapan dilakukan pada Kamis malam, 26 Juni 2025, di wilayah Mandailing Natal. Kantor kontraktor di Padang Sidimpuan disegel oleh tim KPK pada Jumat pagi, 27 Juni 2025, sekitar pukul 09.00 WIB. Keenam orang yang diamankan diterbangkan ke Jakarta pada malam harinya dan tiba secara bertahap di Gedung Merah Putih KPK hingga dini hari.
OTT dilakukan di wilayah Mandailing Natal, Sumatera Utara. Sementara itu, kantor PT Dalihan Natolu Grup yang disegel berada di Jalan Teratai, Kelurahan Ujung Padang, Kecamatan Padang Sidimpuan Selatan, Kota Padang Sidimpuan. Lokasi-lokasi ini diduga menjadi pusat aktivitas terkait proyek-proyek infrastruktur yang kini dalam penyelidikan.
Operasi dilakukan berdasarkan informasi awal dan indikasi kuat terjadinya korupsi dalam pengelolaan proyek jalan. Sektor infrastruktur dinilai rawan korupsi karena nilai proyek yang besar dan pengawasan yang kerap tidak optimal. KPK bertindak untuk mencegah kerugian negara dan mengungkap jaringan praktik suap yang melibatkan berbagai pihak.
Keenam orang yang diamankan menjalani pemeriksaan awal di Gedung Merah Putih KPK. Sesuai prosedur, penyidik memiliki waktu 1×24 jam untuk menentukan status hukum mereka. Jika ditemukan bukti permulaan yang cukup, mereka akan ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. KPK juga akan melanjutkan penyidikan melalui pemanggilan saksi, penggeledahan tambahan, serta penyitaan aset dan dokumen terkait.
Juru Bicara KPK menyatakan bahwa identitas para pihak yang ditangkap serta konstruksi lengkap perkara akan diumumkan secara terbuka melalui konferensi pers resmi dalam waktu dekat. Tindakan ini diambil sebagai bentuk transparansi publik dan akuntabilitas lembaga penegak hukum.
Konteks dan Perbandingan
Kasus ini merupakan OTT kedua KPK sepanjang tahun 2025, setelah sebelumnya melakukan penangkapan di Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan, pada Maret lalu. Kedua kasus ini sama-sama melibatkan proyek infrastruktur dan instansi teknis seperti Dinas PUPR, yang menegaskan bahwa sektor tersebut masih menjadi perhatian utama KPK dalam upaya pemberantasan korupsi.
Operasi tangkap tangan ini menunjukkan bahwa KPK terus bekerja aktif dan responsif terhadap dugaan korupsi, khususnya di sektor-sektor strategis yang menyentuh kepentingan publik secara luas. Masyarakat diharapkan tetap mengawal proses hukum dan mendukung upaya penegakan hukum yang adil dan transparan.
