Sandiwartanews.com – Kuningan, Komitmen kuat dalam mengendalikan inflasi dan mempercepat digitalisasi layanan publik kembali ditegaskan dalam High Level Meeting Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Semester I Tahun 2025.
Pertemuan strategis yang diselenggarakan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Cirebon pada Rabu (18/06/2025) di Hotel Santika Premiere, Linggajati, ini menjadi ajang penting bagi kepala daerah se-wilayah Ciayumajakuning untuk memaparkan capaian dan strategi mereka.
Bupati Kuningan, Dr. H. Dian Rachmat Yanuar, M.Si., menjadi salah satu tokoh sentral dalam pertemuan ini. Ia hadir didampingi jajaran pejabat teknis dari Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian, Bappeda, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Bappenda, hingga Bagian Perekonomian dan SDA, menunjukkan keseriusan Pemerintah Kabupaten Kuningan dalam isu ini. Plt. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Cirebon, Kiptiah Rianti, turut memberikan apresiasi atas sinergi yang terjalin.
Fokus utama pertemuan adalah komitmen bersama untuk menjaga stabilitas harga dan mendorong digitalisasi layanan publik. Bupati Dian secara rinci memaparkan dinamika Indeks Perkembangan Harga (IPH) di Kabupaten Kuningan. IPH sempat melonjak hingga 4,820% pada Januari akibat konsumsi Natal dan Tahun Baru, namun berhasil diturunkan menjadi -2,24% pada Februari, menandakan stabilitas. Meskipun kembali berfluktuasi menjelang Idul Adha, mencapai 1,870% pada awal Juni, berbagai langkah konkret telah ditempuh untuk mengendalikannya.
Di sisi digitalisasi, Kabupaten Kuningan juga menunjukkan progres membanggakan. Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (IETPD) pada Semester II 2024 mencapai 95,5%, menempatkan Kuningan dalam kategori digital dan berada di posisi ke-15 dari 27 kabupaten/kota se-Jawa Barat. High Level Meeting TPID dan TP2DD Semester I Tahun 2025 ini diselenggarakan pada Rabu, 18 Juni 2025. Pertemuan strategis ini bertempat di Hotel Santika Premiere, Linggajati, Cirebon.
Komitmen ini sangat penting untuk menjaga daya beli masyarakat, stabilitas ekonomi daerah, dan efisiensi tata kelola pemerintahan. Inflasi yang terkendali menjamin kesejahteraan masyarakat, sementara digitalisasi layanan publik meningkatkan transparansi, kecepatan, dan kemudahan akses bagi warga. Wilayah Ciayumajakuning sendiri memiliki peran signifikan, menyumbang 10% terhadap perekonomian Jawa Barat.
Untuk mengatasi inflasi, Pemerintah Kabupaten Kuningan telah melaksanakan Operasi Pasar Murah (OPM), Gelar Pangan Murah (GPM), penanaman padi gogo seluas 10 hektare, distribusi alat mesin pertanian (alsintan) dari Kementan RI, hingga penebaran benih ikan di 100 titik perairan umum. Monitoring harga di pasar dan percepatan rekonstruksi jalan distribusi logistik juga menjadi prioritas. Hasilnya, Kuningan kini menempati posisi ke-10 dari 18 kabupaten di Jawa Barat dalam pengendalian inflasi, dan posisi ke-25 dari 92 kabupaten se-Jawa dan Bali.
Dalam upaya digitalisasi, meskipun capaian sudah tinggi, Bupati Dian menegaskan akan terus bekerja keras meningkatkan performa TP2DD di masa depan, seraya memohon dukungan penuh dari Bank Indonesia.
Sinergi kuat antara pemerintah daerah dan otoritas moneter ini membuktikan bahwa stabilitas harga dan tata kelola digital pemerintahan yang inklusif serta modern dapat terwujud, membawa manfaat nyata bagi seluruh masyarakat.
