Sandiwartanews.com – JAKARTA Di tengah tekanan sosial-ekonomi yang semakin terasa, ribuan buruh dipastikan turun ke jalan dalam aksi demonstrasi nasional pada Kamis, 28 Agustus 2025. Aksi ini digelar serentak di 38 provinsi dan lebih dari 300 kabupaten/kota, dengan titik utama di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta.

Berbeda dengan demo 25 Agustus lalu yang sempat ricuh tanpa koordinator jelas, aksi kali ini lebih terorganisir karena digerakkan langsung oleh Koalisi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Partai Buruh, serta elemen serikat pekerja lainnya.

Presiden KSPI Said Iqbal menegaskan, aksi ini bertajuk “Hapus Outsourcing, Tolak Upah Murah (Hostum)” dengan enam tuntutan pokok.

Pukul Berapa Demo Dimulai?

Berdasarkan pengumuman resmi, aksi dimulai pukul 09.00 WIB. Massa buruh dari Jabodetabek diperkirakan mencapai 10.000 orang. Aksi berlangsung 4–6 jam, dengan kemungkinan long march menuju Istana Negara.

Polri, TNI, hingga Satpol PP menyiagakan ribuan personel pengamanan untuk mengantisipasi potensi kericuhan.

Titik Aksi Utama

Jakarta: Gedung DPR RI dan kemungkinan long march ke Istana Negara.

Bandung: Kantor Gubernur Jabar & DPRD Provinsi.

Surabaya: Kantor Wali Kota & DPRD Kota.

Medan: Kantor Gubernur Sumut.

Makassar: Kantor DPRD Provinsi Sulsel.

Kota industri lain seperti Semarang, Yogyakarta, Batam, Samarinda juga ikut serta.

6 Tuntutan Utama Buruh

  1. Kenaikan UMP 2026 sebesar 8,5%–10,5%, sesuai formula MK.
  2. Hapus outsourcing di pekerjaan inti, cabut PP 35/2021
  3. Stop PHK massal dan bentuk Satgas nasional antisipasi PHK.
  4. Reformasi pajak buruh: PTKP Rp 7,5 juta, hapus pajak pesangon, THR, dan JHT.
  5. Sahkan RUU Ketenagakerjaan baru tanpa konsep omnibus law.
  6. Reformasi politik & antikorupsi: percepat RUU Perampasan Aset, revisi RUU Pemilu 2029 agar lebih transparan.

Momentum Penting

Demo 28 Agustus dipandang bukan sekadar unjuk rasa, melainkan pernyataan politik buruh untuk mendesak perubahan nyata di sektor ketenagakerjaan. Dengan ribuan massa siap geruduk Senayan, publik menunggu apakah pemerintah dan DPR akan membuka ruang dialog atau kembali menutup telinga.