Sandiwartanews.com –Jakarta Partai NasDem mengambil langkah tegas dengan menonaktifkan Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach dari keanggotaan Fraksi DPR RI Partai NasDem. Keputusan ini diumumkan secara resmi oleh Sekretaris Jenderal NasDem, Hermawi Taslim, pada Minggu, 31 Agustus 2025, dan akan berlaku efektif mulai 1 September 2025.
Kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut atas pernyataan kontroversial keduanya yang dinilai menyinggung perasaan publik, khususnya terkait isu kenaikan tunjangan DPR. Pernyataan itu dianggap tidak sejalan dengan nilai perjuangan partai dan menimbulkan kegaduhan politik.
Dalam surat resmi yang ditandatangani langsung oleh Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, dijelaskan bahwa Ahmad Sahroni digeser dari jabatannya sebagai Wakil Ketua Komisi III DPR menjadi anggota biasa di Komisi I. Posisi yang ditinggalkan Sahroni diisi oleh Rudi Mase Mapasesu, yang sebelumnya bertugas di Komisi IV.
Sikap Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach yang dinilai arogan dalam menanggapi kritik rakyat memicu gelombang kekecewaan. Aksi unjuk rasa pada 25 dan 28 Agustus 2025 berlangsung di sejumlah titik, termasuk rumah Ahmad Sahroni di Tanjung Priok, Jakarta Utara, dan rumah Eko Patrio di Kuningan, Jakarta Selatan. Massa menuntut DPR lebih peduli terhadap kondisi rakyat yang tengah menghadapi tekanan ekonomi.
Aparat keamanan terpaksa turun tangan untuk mengendalikan situasi. Gelombang kritik juga membanjiri media sosial, menyoroti gaya komunikasi para wakil rakyat yang dianggap kurang berempati.
Ketua DPR RI, Puan Maharani, menyampaikan permohonan maaf secara terbuka atas kinerja parlemen yang dinilai belum memuaskan. Ia menegaskan DPR berkomitmen melakukan evaluasi menyeluruh demi memperbaiki kepercayaan publik.
Sementara itu, Nafa Urbach dan Eko Patrio sebelumnya telah menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat. Keduanya berjanji akan lebih berhati-hati dalam menjalankan tugas dan menyampaikan pernyataan di ruang publik.
Pengamat politik dari Lingkar Madani, Ray Rangkiti, menilai keputusan NasDem menonaktifkan Sahroni dan Nafa sebagai langkah akuntabilitas politik. Ia juga menyarankan agar DPR menunda rencana kenaikan tunjangan demi mengurangi ketimpangan sosial dan memperbaiki citra wakil rakyat.
Partai NasDem menegaskan bahwa langkah ini diambil untuk menjaga marwah partai serta memperlihatkan bahwa setiap kader wajib memegang prinsip integritas dan empati terhadap rakyat. Surya Paloh dalam pernyataannya menekankan, partai tidak akan memberikan ruang bagi perilaku politik yang mencederai kepercayaan publik.
Kasus ini mencerminkan semakin besarnya tuntutan masyarakat terhadap elit politik untuk lebih peka, transparan, dan berorientasi pada kepentingan rakyat. Ke depan, DPR RI dituntut memperbaiki komunikasi, menunda kebijakan yang membebani rakyat, serta mengedepankan sikap empatik dalam setiap pengambilan keputusan.
