sandiwartaNews.com – Gelombang kedua kegiatan retret bagi kepala daerah resmi digelar di Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Agenda nasional yang berlangsung selama lima hari, 22–26 Juni 2026 ini menghadapi tantangan awal berupa ketidakhadiran tujuh dari total 93 kepala daerah yang dijadwalkan hadir. Enam di antaranya dikonfirmasi absen karena alasan kesehatan. Dengan demikian, sebanyak 86 kepala daerah dipastikan mengikuti retret yang bertujuan memperkuat koordinasi pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Scroll Untuk Lanjut Membaca

Retret ini merupakan bagian dari strategi nasional dalam memperkuat kapasitas, sinergi, dan integritas pemimpin daerah melalui pembekalan intensif terkait peran strategis kepala daerah dalam menjalankan fungsi pemerintahan yang bersih, transparan, dan berpihak kepada rakyat.

Perjalanan Menuju IPDN: Semangat dan Kekompakan Para Peserta

Rombongan kepala daerah, termasuk Gubernur Bali I Wayan Koster, terpantau dalam perjalanan menuju IPDN menggunakan moda transportasi darat. Mereka melintasi sejumlah ikon daerah Jawa Barat seperti Masjid Raya Al-Jabbar dan Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA).

Gubernur Koster membagikan kesannya terkait pengalaman pertamanya menaiki kereta cepat “Whoosh”, yang menurutnya memberikan kenyamanan dan efisiensi dalam perjalanan dinas. “Ini pengalaman pertama saya naik Whoosh. Nyaman sekali dan cepat. Semoga ke depan semua daerah bisa merasakan manfaat infrastruktur seperti ini,” ujar Koster.

Ia juga menyatakan bahwa seluruh jajaran pimpinan daerah dari Provinsi Bali, termasuk bupati, wakil bupati, walikota, wakil walikota, gubernur, dan wakil gubernur hadir lengkap dan kompak. Dalam menjaga stamina untuk mengikuti seluruh rangkaian kegiatan, ia secara ringan menyebut rutinitasnya meminum kopi arak sebagai salah satu rahasia menjaga daya tahan tubuh selama menjabat.

Materi Retret: Menyelaraskan Arah, Menanamkan Integritas

Retret ini disusun dengan kurikulum yang mencakup berbagai aspek penting dalam tata kelola pemerintahan. Di antaranya adalah:

  • Penguatan pemahaman tugas pokok dan fungsi kepala daerah.
  • Sinkronisasi program prioritas nasional, termasuk agenda ASTA.
  • Materi tambahan mengenai pemberantasan korupsi.
  • Wawasan kebangsaan sebagai fondasi moral dan ideologi pelayanan publik.

Menurut Gubernur Bali, meski beberapa topik pembekalan seperti anti-korupsi dan tata kelola pemerintahan sudah menjadi praktik rutin dalam pemerintahannya, kegiatan ini tetap penting untuk pemantapan dan akselerasi gerakan pembangunan daerah secara kolektif.

 

Dari sisi pelaksanaan, Ahmad Fadilah dari Kompas TV melaporkan bahwa para peserta gelombang kedua akan langsung mengikuti apel manggala, sebagai bentuk penyambutan resmi di kampus IPDN sebelum menerima materi pembekalan. Dalam empat hari ke depan, peserta akan menjalani jadwal padat dengan sejumlah sesi diskusi dan simulasi.

Fokus Pembangunan dan Peran Media dalam Demokrasi

Retret ini mengedepankan semangat kebangsaan, integritas, dan pelayanan publik berbasis keberpihakan terhadap rakyat. Melalui kegiatan ini, pemerintah pusat menegaskan bahwa pembangunan daerah harus selaras dengan strategi nasional dan dijalankan oleh pemimpin yang berkapasitas serta berkomitmen tinggi terhadap nilai-nilai good governance.

Sorotan terhadap infrastruktur transportasi modern seperti kereta cepat Whoosh juga menunjukkan relevansi efisiensi perjalanan dinas dalam memperkuat konektivitas antarwilayah dan percepatan pembangunan. Di sisi lain, kekompakan rombongan dari Provinsi Bali menjadi cerminan pentingnya koordinasi dan sinergi lintas daerah dalam menghadapi tantangan pemerintahan yang kompleks.

Retret kepala daerah ini bukan sekadar ajang seremoni atau pelatihan formalitas. Ia adalah refleksi dari keseriusan negara dalam menyiapkan pemimpin daerah yang tidak hanya mampu, tetapi juga adaptif, berpihak, dan berintegritas dalam menjalankan roda pemerintahan.

Ketidakhadiran tujuh kepala daerah, enam di antaranya karena alasan kesehatan, menjadi pengingat akan pentingnya manajemen kesehatan pejabat publik. Sementara itu, komitmen dan antusiasme mayoritas peserta menunjukkan bahwa pembekalan seperti ini dibutuhkan dan dihargai.

Masyarakat berhak berharap bahwa hasil dari retret ini akan terefleksikan secara nyata dalam peningkatan kualitas pelayanan publik, transparansi anggaran, dan pemerataan pembangunan. Dan bagi para kepala daerah, momen ini adalah ruang pembelajaran sekaligus penguatan tanggung jawab konstitusional mereka.