Sandiwartanews.com – Ketapang, Kalbar – Aura optimisme menyelimuti Kabupaten Ketapang pada Sabtu (21/6/2025). Sebuah babak baru percepatan pembangunan infrastruktur dan peningkatan pelayanan publik di Bumi Matan sukses terukir dalam sebuah rapat kerja strategis yang dihadiri langsung oleh jajaran Komisi V DPR RI. Bertempat di Ruang Rapat Utama Kantor Bupati Ketapang, Jalan Jenderal Sudirman, pukul 10.00 WIB, pertemuan ini menjadi magnet perhatian publik, menandai komitmen serius pemerintah pusat terhadap kemajuan daerah.
Kehadiran rombongan Komisi V DPR RI bukanlah kunjungan biasa. Dipimpin langsung oleh Ketua Tim, Ir. Ridwan Bae, kunjungan ini merupakan bagian integral dari agenda Reses Masa Persidangan III Tahun Sidang 2024-2025. Fokus utama Komisi V, yang membidangi infrastruktur dan transportasi, terasa begitu relevan bagi Ketapang yang selama ini bergulat dengan tantangan pembangunan. Turut hadir dalam pertemuan penting ini adalah Bupati Ketapang, Alexander Wilyo, S.STP., M.Si., seluruh jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Ketapang, serta perwakilan elite dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Perhubungan, dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Komposisi yang padat ini menegaskan bobot dan urgensi rapat kerja tersebut.

Scroll Untuk Lanjut Membaca

Ketapang Berharap, Pusat Menjawab

Bupati Ketapang, Alexander Wilyo, dalam sambutannya, tak mampu menyembunyikan apresiasinya. Beliau menyebut kehadiran Komisi V DPR RI sebagai “bentuk perhatian dan dukungan nyata dari pemerintah pusat terhadap pembangunan di daerah khususnya Kabupaten Ketapang.” Sebuah pengakuan tulus atas sinyal positif yang dikirimkan Jakarta ke ujung barat Kalimantan ini.

Namun, di balik optimisme itu, Bupati Wilyo tak gentar menyuarakan realita pahit yang masih membayangi Ketapang. Dengan nada prihatin, ia menyoroti kondisi jalan rusak yang tak kunjung tersentuh perbaikan maksimal akibat keterbatasan anggaran. “Terutama jalan Pelang-Kepuluk-Batu Tajam,” tegasnya, menunjuk pada urat nadi ekonomi dan mobilitas masyarakat yang selama ini terabaikan. Keluhan ini bukan sekadar keluh kesah, melainkan panggilan darurat yang membutuhkan penanganan segera dari pemerintah pusat.

Tak berhenti di situ, Bupati juga memaparkan visi besar Kabupaten Ketapang untuk masa depan. Salah satunya adalah rencana ambisius mengaktifkan kembali Pasar Rangga Sentap, sebuah sentra ekonomi yang diharapkan dapat kembali menggeliat. Lebih jauh, kawasan di sekitar Pasar Rangga Sentap tersebut akan diusulkan untuk pembangunan Waterfront, sebuah konsep pengembangan wilayah yang memadukan keindahan alam dengan pusat aktivitas publik, diharapkan mampu mendongkrak pariwisata dan perekonomian lokal.

Selain itu, tak kalah penting,” lanjut Bupati dengan semangat, “rencana pemekaran wilayah Kabupaten Ketapang yang mengarah pada pembentukan tiga daerah otonomi baru (DOB).” Usulan ini, terang Bupati, bukan semata ambisi, melainkan “bertujuan untuk mempercepat pembangunan dan pemerataan di Kabupaten Ketapang.” Pemekaran wilayah diyakini akan mempermudah rentang kendali pemerintahan, mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, dan pada akhirnya, mendorong percepatan pembangunan di setiap sudut wilayah.
DPR RI Berjanji, Kapolres Mendukung Penuh

Merespons aspirasi dari Ketapang, Ketua Tim Komisi V DPR RI, Ir. Ridwan Bae, memberikan jaminan yang menyejukkan. Dengan nada meyakinkan, ia berjanji bahwa “apa yang menjadi harapan masyarakat Kabupaten Ketapang melalui Bupati Ketapang nantinya akan diperjuangkan semaksimalnya di pemerintah pusat.” Sebuah janji yang dinanti-nantikan, yang menyiratkan harapan akan gelontoran anggaran dan program strategis dari pusat.
Ir. Ridwan Bae menegaskan bahwa kunjungan ini bukan sekadar formalitas, melainkan “bentuk nyata komitmen DPR RI dalam mengawasi dan mendorong realisasi program strategis nasional, khususnya di sektor perhubungan jalan, pelabuhan, pekerjaan umum dan perumahan rakyat, serta mitigasi bencana.” Dengan tegas, ia menambahkan, “Kita akan dorong seoptimal mungkin.” Pernyataan ini menjadi angin segar bagi Ketapang, yang selama ini mendambakan perhatian lebih dari pemerintah pusat.

Di tengah suasana penuh harapan tersebut, Kapolres Ketapang AKBP Setiadi, S.H., S.I.K., M.H., turut menyampaikan pandangannya. Beliau menegaskan dukungan penuh pihak Polres Ketapang terhadap program pembangunan nasional, khususnya di wilayah Ketapang. AKBP Setiadi menekankan urgensi sinergi antar instansi dalam menjaga stabilitas keamanan demi kelancaran roda pembangunan.
Kami siap mendukung penuh setiap program strategis nasional maupun daerah yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat,” ujar AKBP Setiadi. Beliau memahami betul bahwa pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik tidak akan berjalan optimal tanpa dukungan keamanan yang kondusif. “Tugas kami adalah memastikan keamanan tetap kondusif sehingga proses pembangunan berjalan lancar,” pungkasnya, menegaskan komitmen Polri sebagai pilar utama penopang kemajuan daerah.

Rapat kerja yang berlangsung produktif ini diakhiri dengan sesi dialog interaktif dan paparan teknis dari perwakilan kementerian terkait. Sesi ini memberikan gambaran lebih detail mengenai rencana program kerja dan alokasi anggaran pembangunan di Ketapang untuk tahun anggaran mendatang. Transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci dalam memastikan setiap rupiah anggaran dimanfaatkan secara optimal untuk kemajuan Ketapang.
Pertemuan Komisi V DPR RI dengan jajaran pemerintah daerah Ketapang ini bukan hanya sekadar seremoni. Ini adalah tonggak penting yang menandai era baru bagi Ketapang, era di mana aspirasi daerah mendapat perhatian serius dari pusat, dan komitmen untuk pembangunan nyata semakin menguat. Dengan sinergi yang solid antara legislatif, eksekutif daerah, dan aparat keamanan, harapan akan Ketapang yang lebih maju, sejahtera, dan terhubung bukan lagi sekadar impian, melainkan sebuah realita yang semakin dekat. Masyarakat Ketapang kini menanti dengan penuh harap, menantikan janji-janji yang terucap dapat segera terwujud menjadi infrastruktur dan pelayanan publik yang lebih baik.