Sandiwartanews.com – Jakarta, – Anggota DPR RI, Rieke Diah Pitaloka, tampil dalam podcast Denny Sumargo dengan membawa gagasan yang menohok publik. Ia menegaskan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap gaji, tunjangan, dan fasilitas seluruh pejabat negara, bukan hanya DPR.
“Kalau mau dilakukan, lakukan semua. Mari kita riset Indonesia kembali ke 0 km. Evaluasi gaji dan tunjangan di semua lembaga negara, hentikan moratorium kunjungan luar negeri, dan pastikan transparansi,” tegas Rieke.
Kritik terhadap Transparansi Anggaran
Dalam diskusi, Rieke menyoroti APBN 2026 yang nilainya lebih dari Rp3.000 triliun. Menurutnya, masih ada ketimpangan antara besarnya pajak rakyat dengan manfaat yang diterima.
“Pajak rakyat naik, tapi apa yang mereka dapat tidak sebanding. Persoalannya bukan sekadar angka, melainkan transparansi. Anggaran lembaga negara tidak boleh lagi ditutup-tutupi,” ujarnya.
Rieke juga menyinggung tunjangan besar yang diterima pejabat, termasuk tunjangan rumah DPR yang mencapai Rp50 juta per bulan. Ia mengingatkan, meskipun legal secara hukum, hal tersebut tetap harus dilihat dari sisi moralitas.
“Yang legal belum tentu bermoral. Itu catatan penting bagi kita semua,” tambahnya.
Dorong Sistem Data Presisi Nasional
Selain soal tunjangan, politisi PDI Perjuangan ini menekankan pentingnya Undang-Undang Sistem Pendataan Presisi Nasional. Menurutnya, akar masalah ketidaktepatan anggaran adalah lemahnya data dasar negara.
“Kalau data tidak akurat, semua kebijakan jadi salah sasaran. Rakyat miskin ditolak rumah sakit, bantuan sosial tidak tepat sasaran. Negara harus membangun sistem data digital presisi, by name by address, agar transparansi bisa diakses publik,” jelasnya.
Posisi DPR dalam Sistem Politik
Dalam perbincangan, Denny Sumargo sempat menyinggung kemungkinan pembubaran DPR. Rieke menegaskan hal itu tidak bisa dilakukan secara sepihak.
“DPR tidak bisa dibekukan atau dibubarkan begitu saja. Itu harus melalui amandemen konstitusi. Ketua DPR pun hanya juru bicara, keputusan ada di komisi dan rapat paripurna,” terang Rieke.
Kritik dan Refleksi Sebagai Wakil Rakyat
Rieke mengaku resah dengan cara komunikasi sejumlah pejabat yang kerap menyinggung perasaan rakyat. Ia mengingatkan, wakil rakyat sejatinya adalah “pembantu rakyat”.
“Kalau kita dikritik rakyat, itu tanda mereka masih peduli. Jangan gunakan bahasa yang nantangin rakyat. Kritik adalah vitamin demokrasi,” ucapnya.
Lebih jauh, ia menegaskan motivasinya masuk politik berangkat dari pengalaman pribadi. Rieke pernah kehilangan ibunya karena tidak mampu berobat. Tragedi itu membuatnya bertekad memperjuangkan layanan kesehatan yang adil.
“Musuh terbesar bangsa ini bukan sekadar kemiskinan, tapi pemiskinan dan pembodohan yang terstruktur. Itu yang harus kita lawan lewat kebijakan publik yang adil,” tuturnya.
Momentum Reformasi Politik dan Anggaran
Rieke menilai saat ini momentum tepat bagi Presiden dan DPR untuk mengambil langkah tegas. Evaluasi tunjangan pejabat, reformasi sistem data, hingga percepatan pembahasan RUU Perampasan Aset harus menjadi prioritas.
“Kalau presidennya tegas, lakukan sekarang. Jangan setengah hati. Karena semua keputusan politik, pada akhirnya, adalah keputusan hukum yang menyangkut nasib rakyat,” pungkasnya.
