Sandiwartanews.com Pendidikan adalah kunci utama dalam memutus rantai kemiskinan dan membangun masa depan bangsa yang lebih cerah. Dalam upaya mewujudkan hal tersebut, Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos RI) dengan bangga mengumumkan bahwa program Sekolah Rakyat siap beroperasi pada pertengahan Juli 2025. Inisiatif ambisius ini diharapkan dapat memberikan akses pendidikan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, khususnya mereka yang termasuk dalam kategori miskin ekstrem dan terancam putus sekolah.

Apel KRYD Skala Besar, 3 Pilar Polsek Kebon Jeruk Turun Antisipasi Kamtibmas Malam Minggu
Minggu, 24 Agustus 2025
apel

Gus Ipul Pastikan Pelaksanaan Sekolah Rakyat Sesuai Tahapan

Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf, atau yang akrab disapa Gus Ipul, menegaskan bahwa pelaksanaan program Sekolah Rakyat saat ini berjalan sesuai dengan tahapan yang telah direncanakan dengan matang. “Awal Agustus seluruh target 100 Sekolah Rakyat sudah bisa berjalan secara penuh,” ujar Gus Ipul dalam Rapat Tingkat Menteri (RTM) yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Abdul Muhaimin Iskandar, di Jakarta pada Selasa, 8 Juli 2025. Pernyataan ini menunjukkan komitmen kuat pemerintah dalam memastikan kelancaran program yang sangat vital bagi masa depan pendidikan di Indonesia.

Program ini akan diluncurkan secara bertahap. Sebanyak 63 lokasi rintisan Sekolah Rakyat akan mulai beroperasi pada pertengahan Juli 2025, diikuti oleh 37 lokasi lainnya yang akan menyusul dan mulai berjalan pada akhir bulan yang sama, sehingga total mencapai 100 lokasi. Data yang dikutip dari kemensos.go.id melalui www.sandiwartanews.com ini menegaskan bahwa proses persiapan telah mencapai titik final, menandakan kesiapan fasilitas dan sumber daya untuk menerima para siswa.

Angkatan Pertama Sambut 9.700 Siswa, Persiapan Matang Dilakukan

Antusiasme terhadap program ini terbukti dari jumlah pendaftar. Gus Ipul menyebutkan bahwa dari total 100 lokasi Sekolah Rakyat yang akan dibuka, telah terdaftar sebanyak 9.700 siswa yang akan menjadi peserta didik angkatan pertama. Angka ini mencerminkan tingginya kebutuhan akan program pendidikan semacam ini dan harapan besar masyarakat terhadap inisiatif pemerintah.

Sebelum memasuki masa pembelajaran di asrama, seluruh calon siswa akan menjalani pemeriksaan kesehatan sebagai langkah preventif. Gus Ipul menegaskan pentingnya kesehatan siswa. “Bila ditemukan siswa yang sedang sakit, maka mereka akan mendapatkan penanganan kesehatan terlebih dahulu dan setelah sembuh, barulah mereka dapat mengikuti kegiatan belajar mengajar,” jelasnya. Kebijakan ini menunjukkan prioritas pemerintah terhadap kesejahteraan dan kesehatan para siswa, memastikan mereka berada dalam kondisi prima untuk belajar.

Tidak hanya siswa, seluruh peserta didik, termasuk tenaga pengajar dan pendidik, juga akan mengikuti masa orientasi sebelum dimulainya kegiatan akademik secara resmi. Gus Ipul menyatakan bahwa proses orientasi ini akan berlangsung dalam waktu yang relatif lebih panjang, mengingat sekolah-sekolah ini masih berstatus sebagai rintisan. Hal ini dilakukan untuk memberikan waktu adaptasi serta penyempurnaan kurikulum dan sistem pembelajaran agar program dapat berjalan optimal.

Data BPS Ungkap 422 Ribu Anak Miskin Ekstrem Putus Sekolah

Pada kesempatan yang sama, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia, menjelaskan data krusial terkait kondisi pendidikan di Indonesia. Berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) per 25 Juni 2025, terdapat sekitar 422 ribu anak dari keluarga miskin ekstrem (kategori desil 1) yang saat ini tidak bersekolah atau putus sekolah. Angka ini sangat memprihatinkan dan menjadi fokus utama intervensi melalui program Sekolah Rakyat.

Jumlah 422 ribu anak ini merupakan bagian dari total 4,1 juta anak usia 7–18 tahun di Indonesia yang tidak mengenyam pendidikan, yang setara dengan 7 persen dari populasi anak usia sekolah. Data ini memberikan gambaran jelas mengenai skala masalah putus sekolah di Indonesia dan urgensi program-program pendidikan inovatif.

Pendidikan Kepala Keluarga dan Kemiskinan: Sebuah Korelasi Penting

Amalia juga menyoroti korelasi signifikan antara tingkat pendidikan kepala keluarga dengan kesejahteraan rumah tangga. Menurut data BPS, sebagian besar kepala keluarga dari kelompok miskin ekstrem hanya menyelesaikan pendidikan dasar, bahkan sebagian tidak lulus SD. Fakta ini menegaskan bahwa kurangnya akses pendidikan dapat menjadi pemicu utama siklus kemiskinan yang sulit diputus.

Oleh sebab itu, intervensi melalui program pendidikan seperti Sekolah Rakyat menjadi salah satu langkah strategis dan masuk akal untuk memutus siklus kemiskinan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dengan memberikan pendidikan yang layak dan berkualitas, diharapkan anak-anak dari keluarga miskin ekstrem dapat memiliki kesempatan yang sama untuk meraih masa depan yang lebih baik, berkontribusi pada pembangunan bangsa, dan pada akhirnya, keluar dari jerat kemiskinan.

Program 100 Sekolah Rakyat ini adalah bukti nyata komitmen pemerintah dalam menciptakan kesempatan yang setara bagi seluruh lapisan masyarakat, khususnya mereka yang paling membutuhkan. Keberhasilan program ini akan menjadi tonggak penting dalam upaya mewujudkan Indonesia yang lebih cerdas dan sejahtera.