Sandiwartanews.com – Komitmen Polri dalam mewujudkan birokrasi yang bersih dan melayani masyarakat kembali menunjukkan hasil nyata. Pada Kamis (19/6/2025), Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Listyo Sigit Prabowo secara langsung menganugerahkan penghargaan prestisius kepada Divisi Humas Polri atas keberhasilannya meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Penghargaan ini menjadi sorotan utama dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Polri yang berlangsung di Gedung Mutiara PTIK, menandai langkah maju institusi kepolisian dalam menjaga integritas dan transparansi.
Penghargaan WBK ini bukan sekadar simbol, melainkan buah dari evaluasi menyeluruh terhadap pembangunan Zona Integritas di lingkungan Polri. Jenderal Sigit menyerahkan langsung piagam penghargaan kepada Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Sandi Nugroho, dalam sebuah momen yang penuh makna. Keberhasilan Divisi Humas Polri ini semakin istimewa karena mereka menjadi salah satu dari 22 Satuan Kerja (Satker) lain di lingkungan Polri yang juga berhasil memperoleh predikat serupa.
“Dua puluh dua unit kerja menjadi predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) berdasarkan hasil evaluasi pembangunan zona integritas menuju WBK mandiri di lingkungan Polri tahun 2024,” demikian bunyi poin kedua surat keputusan Kapolri yang dibacakan dalam acara tersebut, menegaskan dedikasi Polri dalam memerangi korupsi dan meningkatkan kualitas layanan publik.
Dorongan untuk Terus Berinovasi dan Melayani
Dalam sambutannya, Jenderal Sigit Prabowo menekankan bahwa penghargaan ini harus menjadi pemicu semangat bagi seluruh jajaran Polri untuk terus menjaga integritas dan loyalitas dalam pengabdian kepada masyarakat. Beliau secara khusus menyoroti pentingnya peningkatan kualitas pelayanan yang berkesinambungan.
“Selamat kepada para Satker yang telah mendapatkan predikat WBK. Terus tingkatkan kehadiran, berikan kemudahan, serta berorientasi pada kepentingan dan memberikan manfaat kepada masyarakat,” pesan Jenderal Sigit dengan nada penuh harapan. Arahan ini bukan hanya sekadar ucapan selamat, melainkan sebuah penekanan terhadap esensi dari predikat WBK itu sendiri: membangun kepercayaan publik melalui layanan yang transparan, mudah diakses, dan bermanfaat.
Pencapaian Divisi Humas Polri, yang merupakan garda terdepan dalam komunikasi Polri dengan publik, memiliki dampak yang signifikan. Dengan predikat WBK, Divisi Humas tidak hanya menegaskan komitmennya terhadap praktik anti-korupsi, tetapi juga memperkuat posisinya sebagai sumber informasi yang kredibel dan dapat diandalkan bagi media dan masyarakat luas. Ini adalah fondasi penting untuk membangun citra Polri yang lebih baik, lebih terbuka, dan lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Kado Terindah Jelang Hari Bhayangkara Ke-79
Di sisi lain, Irjen Sandi Nugroho tidak dapat menyembunyikan rasa syukur dan kebanggaannya atas pencapaian ini. Ia mengungkapkan bahwa penghargaan WBK ini terasa seperti “kado terindah” menjelang Puncak Hari Bhayangkara Ke-79, yang akan jatuh pada 1 Juli mendatang. Momen ini menjadi bukti nyata dari kerja keras dan dedikasi seluruh personel Divisi Humas Polri.
“Kami akan terus berupaya untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Penghargaan ini juga tidak menjadikan kami berpuas diri dan akan terus berinovasi untuk menjadikan Polri Presisi untuk masyarakat,” ujar Irjen Sandi. Pernyataan ini menegaskan tekad Divisi Humas untuk tidak berpuas diri, melainkan menjadikan predikat WBK sebagai motivasi untuk terus berbenah dan meningkatkan kualitas pelayanan. Inovasi menjadi kata kunci, khususnya dalam konteks “Polri Presisi”, yang menggarisbawahi pentingnya prediktif, responsibilitas, dan transparansi berkeadilan dalam setiap aspek kinerja kepolisian.
Pencapaian WBK ini adalah hasil dari kerja sama solid dan komitmen jajaran Divisi Humas Polri yang tak kenal lelah dalam memberikan pelayanan terbaik kepada media dan masyarakat. Dalam era informasi yang serba cepat, peran Divisi Humas menjadi krusial dalam menyajikan informasi yang akurat dan transparan, sekaligus mengelola opini publik. Dengan predikat WBK, publik diharapkan akan semakin percaya terhadap informasi yang disajikan oleh Polri, karena didasari oleh prinsip-prinsip integritas dan akuntabilitas.
Implikasi Luas bagi Citra Polri
Penghargaan WBK kepada 22 Satker, termasuk Divisi Humas, memiliki implikasi yang luas bagi citra institusi Polri secara keseluruhan. Ini adalah bukti konkret bahwa reformasi birokrasi di tubuh kepolisian bukan hanya slogan, melainkan upaya serius yang terus diimplementasikan. Keberhasilan ini juga menjadi dorongan bagi Satker-Satker lain di lingkungan Polri untuk mengikuti jejak serupa, membangun Zona Integritas, dan pada akhirnya meraih predikat WBK atau bahkan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
Proses menuju WBK melibatkan serangkaian tahapan yang ketat, mulai dari penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan pengawasan, hingga peningkatan kualitas pelayanan publik. Setiap Satker yang meraih predikat WBK telah melalui evaluasi mendalam dan membuktikan komitmennya dalam memerangi praktik korupsi serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan.
Dengan adanya lebih banyak Satker yang meraih predikat WBK, diharapkan akan terjadi efek domino positif di seluruh jajaran Polri. Budaya integritas akan semakin mengakar, pelayanan publik akan semakin prima, dan pada akhirnya, kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian akan semakin meningkat. Ini adalah langkah fundamental menuju terwujudnya Polri yang benar-benar dicintai dan dipercaya oleh rakyatnya.
Pencapaian Divisi Humas Polri dan 21 Satker lainnya dalam meraih predikat WBK menjadi cerminan nyata dari komitmen Polri di bawah kepemimpinan Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk terus bergerak maju, menjadi institusi yang bersih, profesional, dan melayani. Sebuah tonggak penting yang patut diapresiasi dan menjadi inspirasi bagi seluruh elemen bangsa dalam membangun pemerintahan yang bersih dan berintegritas.