Sandiwartanews.com – Bogor — Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol Johnny Edison Isir, menegaskan pentingnya menjaga keseimbangan antara kebebasan pers dan tanggung jawab jurnalistik dalam kehidupan demokrasi Indonesia. Penegasan tersebut disampaikan saat bersilaturahmi dan berdiskusi dengan para pimpinan media massa dalam kegiatan Retret Orientasi Kebangsaan dan Bela Negara, yang diselenggarakan oleh Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) bekerja sama dengan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia (Kemhan RI) di Pusat Pendidikan Bela Negara Kemhan RI, Rumpin, Bogor, Sabtu (31/1/2026).
Kegiatan retret tersebut menjadi ruang dialog strategis antara unsur pers nasional dan institusi negara dalam memperkuat pemahaman kebangsaan, nilai bela negara, serta peran media dalam menjaga stabilitas demokrasi.
Kehadiran Irjen Pol Johnny Edison Isir, yang baru dilantik sebagai Kadiv Humas Polri, menambah bobot pentingnya forum tersebut, sekaligus menjadi momentum awal membangun komunikasi terbuka antara Polri dan insan pers.
Dalam suasana hangat dan penuh keakraban, peraih Adhimakayasa Akademi Kepolisian 1996 itu memperkenalkan diri kepada para wartawan dan pimpinan media yang mengikuti kegiatan retret, Ia menyampaikan apresiasi atas peran pers yang selama ini dinilai konsisten mengawal dinamika sosial, politik, dan kebangsaan melalui karya jurnalistik yang informatif dan edukatif.
Menurutnya, media massa memiliki posisi strategis dalam membentuk opini publik sekaligus menjaga kualitas demokrasi. Melalui pemberitaan yang berimbang dan berlandaskan fakta, pers berkontribusi besar dalam menanamkan nilai-nilai kebangsaan kepada masyarakat luas.
“Ini mencerminkan kesadaran bersama bahwa wartawan memiliki peran strategis dalam menjaga nilai-nilai kebangsaan, demokrasi, serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia,” ujar Irjen Pol Johnny Edison Isir di hadapan peserta retret(31/1/2026).
Ia menilai, tantangan era digital yang ditandai dengan derasnya arus informasi dan maraknya disinformasi menuntut insan pers untuk semakin profesional dan berintegritas. Dalam konteks tersebut, kemitraan antara media dan institusi negara perlu dibangun di atas prinsip saling menghormati peran dan kewenangan masing-masing.
Lebih lanjut, Kadiv Humas Polri menegaskan bahwa kebebasan pers merupakan bagian tak terpisahkan dari sistem demokrasi yang dijamin oleh konstitusi. Oleh karena itu, negara memiliki kewajiban untuk melindungi kebebasan pers sebagai salah satu pilar utama kehidupan berbangsa dan bernegara.
“Dalam negara demokrasi yang berlandaskan hukum, pers merupakan salah satu pilar utama. Kebebasan pers adalah amanat konstitusi yang harus kita jaga bersama,” tegasnya.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa kebebasan pers tidak bersifat absolut tanpa batas. Kebebasan tersebut harus dijalankan secara bertanggung jawab dengan menjunjung tinggi etika jurnalistik, profesionalisme, serta kepatuhan terhadap hukum yang berlaku.
“Namun kebebasan pers juga harus berjalan seiring dengan tanggung jawab, profesionalisme, serta penghormatan terhadap hukum dan etika jurnalistik,” katanya.
Pernyataan tersebut menegaskan sikap Polri yang mendukung kemerdekaan pers, sekaligus mengajak insan media untuk terus menjaga kualitas pemberitaan agar tidak menimbulkan kegaduhan publik atau memperkeruh suasana sosial.
Dalam diskusi yang berlangsung interaktif, sejumlah pimpinan media juga menyampaikan pandangan terkait tantangan jurnalistik di era keterbukaan informasi, termasuk tekanan kecepatan berita, kompetisi digital, serta perlunya literasi media bagi masyarakat. Forum ini menjadi wadah bertukar pikiran yang konstruktif antara pers dan Polri dalam membangun ruang publik yang sehat.
Kegiatan Retret Orientasi Kebangsaan dan Bela Negara sendiri dirancang sebagai sarana penguatan wawasan kebangsaan bagi insan pers, sekaligus menegaskan bahwa wartawan tidak hanya berperan sebagai penyampai informasi, tetapi juga bagian dari elemen strategis dalam menjaga persatuan bangsa.
Sinergi antara PWI dan Kemhan RI dalam kegiatan ini menunjukkan komitmen bersama untuk membangun pemahaman bela negara yang inklusif, tanpa mengurangi independensi pers. Kehadiran perwakilan Polri dalam forum tersebut memperkuat pesan bahwa kolaborasi antarlembaga negara dan media sangat penting dalam menghadapi tantangan kebangsaan ke depan.
Melalui silaturahmi ini, diharapkan terbangun hubungan yang semakin solid dan transparan antara Polri dan insan pers. Hubungan tersebut bukan dalam kerangka mengintervensi, melainkan sebagai mitra kritis yang saling mengingatkan demi kepentingan publik.
Kegiatan ini sekaligus menjadi penanda komitmen Polri, khususnya Divisi Humas, untuk terus membuka ruang dialog dengan media massa, sebagai bagian dari upaya menjaga kepercayaan publik dan memperkuat demokrasi yang sehat.
Dengan semangat kebangsaan yang diusung dalam retret tersebut, sinergi antara pers dan aparat negara diharapkan mampu menghadirkan informasi yang akurat, berimbang, serta berorientasi pada kepentingan bangsa dan negara, tanpa mengesampingkan prinsip independensi dan kebebasan pers yang bertanggung jawab.
