Sinergi Bali–NTT Diperkuat, Pangdam IX/Udayana Tegaskan Komitmen Jaga Stabilitas dan Harmoni Sosial

Sandiwartanews.com – Denpasar – Upaya menjaga stabilitas keamanan dan keharmonisan sosial di Bali terus diperkuat melalui langkah sinergis lintas daerah dan lintas sektor. Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) IX/Udayana, Mayjen TNI Piek Budyakto, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah terpadu Pemerintah Provinsi Bali dan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dalam merawat kondusivitas wilayah, khususnya terkait dinamika sosial kemasyarakatan antara warga lokal dan pendatang.

Kemandirian Alutsista Nasional: PT Dahana dan PT PAL Tegaskan Komitmen Dukung Pertahanan RI

28 Juni 2025

Sinergi Maritim Kian Menguat: Dankormar Sambut Asops Kasal dan Pangkolinlamil, Perkokoh Profesionalisme Prajurit Laut

2 Juli 2025

Pernyataan tersebut disampaikan Pangdam IX/Udayana saat menghadiri rapat koordinasi bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Bali sekaligus menerima audiensi Wakil Gubernur NTT beserta rombongan, Jumat (30/1/2026). Kegiatan berlangsung di Ruang Pertemuan Kertha Sabha, Kediaman Gubernur Bali Jaya Sabha, Denpasar.

Rapat dipimpin langsung oleh Gubernur Bali I Wayan Koster dan diikuti sekitar 50 peserta dari unsur pemerintah daerah, aparat keamanan, serta perwakilan kepala daerah dan tokoh masyarakat. Hadir dalam pertemuan tersebut antara lain Kapolda Bali, Kepala Kejaksaan Tinggi Bali, Wakil Gubernur NTT Johni Asadoma.

Danrem 163/Wirasatya, Danrem 161/Wirasakti, Kepala Biro Hukum Provinsi Bali, Kasat Pol PP Provinsi Bali, Bupati Karangasem, Wakil Wali Kota Denpasar, Bupati Sumba Barat, Bupati Sumba Barat Daya, Bupati Sumba Timur, Wakil Bupati Sumba Tengah, serta tokoh diaspora masyarakat NTT.

Pertemuan tersebut membahas berbagai isu aktual yang berkembang di tengah masyarakat, khususnya terkait hubungan sosial antara masyarakat Bali dan warga pendatang asal NTT. Pembahasan difokuskan pada langkah-langkah pencegahan konflik horizontal, penguatan pengawasan, serta upaya bersama dalam menjaga Bali tetap aman, tertib, dan harmonis sebagai destinasi pariwisata nasional dan internasional.

Gubernur Bali I Wayan Koster dalam arahannya menegaskan bahwa setiap persoalan sosial harus diselesaikan secara komprehensif dan berkelanjutan. Menurutnya, pendekatan parsial tidak akan menyelesaikan masalah, sehingga diperlukan pola penanganan dari hulu hingga hilir dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

Ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, Forkopimda, serta tokoh adat dan tokoh masyarakat. Selain itu, Gubernur Bali menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Bali berkewajiban memberikan perlindungan kepada seluruh warga yang tinggal dan beraktivitas di Bali, tanpa membedakan latar belakang, selama yang bersangkutan tertib administrasi dan menaati hukum serta norma yang berlaku.

Sementara itu, Wakil Gubernur NTT Johni Asadoma dalam kesempatan tersebut menyampaikan permohonan maaf kepada Pemerintah Provinsi Bali dan masyarakat Bali atas perilaku segelintir oknum warga diaspora NTT yang dinilai telah mengganggu keharmonisan sosial. Ia menegaskan bahwa tindakan tersebut tidak mencerminkan karakter dan nilai-nilai mayoritas masyarakat NTT.

Wagub NTT menyatakan komitmen Pemerintah Provinsi NTT untuk memperkuat pembinaan dan pengawasan terhadap warganya, baik di daerah asal maupun di wilayah perantauan. Ia juga menegaskan dukungan penuh terhadap langkah penegakan hukum yang dilakukan aparat berwenang serta mengimbau seluruh warga NTT di luar daerah agar menghormati adat istiadat, budaya, dan peraturan hukum setempat.

Sejumlah kepala daerah dari wilayah Sumba yang turut hadir dalam rapat tersebut juga menyampaikan sikap serupa, Para kepala daerah menyampaikan permohonan maaf atas dampak sosial yang timbul dan berkomitmen meningkatkan pembinaan masyarakat di daerah masing-masing.

Selain itu, mereka menyatakan kesiapan untuk mendorong penciptaan lapangan kerja di daerah asal sebagai solusi jangka panjang guna menekan potensi persoalan sosial di daerah perantauan.

Dari unsur penegak hukum, Kapolda Bali dan Kepala Kejaksaan Tinggi Bali menekankan pentingnya penguatan pengawasan secara menyeluruh. Langkah tersebut meliputi penertiban administrasi kependudukan, penguatan peran pemberi kerja dalam memastikan legalitas tenaga kerja, serta optimalisasi patroli siber untuk mencegah penyebaran konten provokatif yang berpotensi memicu keresahan dan konflik sosial.

Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Piek Budyakto menegaskan bahwa Bali memiliki sensitivitas tinggi sebagai etalase pariwisata Indonesia di mata dunia. Oleh karena itu, stabilitas keamanan dan keharmonisan sosial merupakan tanggung jawab bersama yang tidak dapat ditawar.

“Bali adalah ikon pariwisata nasional dan internasional. Kita tidak boleh membiarkan tindakan segelintir oknum merusak ketentraman, persatuan, dan citra daerah ini. TNI siap bersinergi dengan pemerintah daerah, kepolisian, serta tokoh masyarakat untuk melakukan pembinaan, pengawasan, dan langkah-langkah preventif yang terukur,” tegas Pangdam (30/01/2026).

Ia menambahkan bahwa Kodam IX/Udayana akan terus mendukung kebijakan pemerintah daerah dan Forkopimda dalam menjaga stabilitas wilayah. Menurutnya, sinergi lintas sektor menjadi kunci utama agar setiap potensi gangguan keamanan dapat dicegah sejak dini dan ditangani secara proporsional.

Rapat tersebut ditutup dengan kesepakatan bersama untuk menerapkan pola penanganan dari hulu hingga hilir, Pola ini mencakup pemberian rekomendasi dan pembekalan kepada warga sebelum merantau, penertiban administrasi kependudukan di daerah tujuan, peningkatan peran pemerintah daerah asal, serta penegakan aturan secara konsisten dan berkeadilan.

Terpisah, Kepala Penerangan Kodam IX/Udayana, Kolonel Inf Widi Rahman, S.H., M.Si., dalam keterangan persnya menegaskan bahwa Kodam IX/Udayana mendukung penuh langkah-langkah sinergis yang ditempuh pemerintah daerah bersama Forkopimda Provinsi Bali.

“Kodam IX/Udayana berkomitmen memperkuat koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan untuk mencegah potensi konflik, menjaga kondusivitas wilayah, serta memastikan Bali tetap aman, damai, dan nyaman sebagai destinasi pariwisata dunia,” ujarnya.

Melalui kesepakatan dan komitmen bersama tersebut, seluruh pihak berharap Bali dapat terus terjaga sebagai ruang hidup yang aman dan harmonis, sekaligus menjadi fondasi kuat bagi keberlanjutan pembangunan dan pariwisata yang berkelanjutan.