Sandiwartanews.com – Sumatra– Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) kembali menunjukkan peran aktifnya dalam misi kemanusiaan melalui pembangunan hunian sementara (Huntara) bagi masyarakat terdampak bencana di Kelurahan Kapalo Koto, Kecamatan Pauh, Kota Padang, Senin (19/1/2026). Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya percepatan pemulihan kondisi sosial warga yang kehilangan tempat tinggal akibat bencana.
Sebanyak 100 personel Brigade Mobil (Brimob) Polda Sumatera Barat diterjunkan langsung ke lokasi pembangunan. Kehadiran personel Polri tersebut difokuskan pada percepatan penyediaan hunian sementara agar masyarakat terdampak tidak berlarut-larut berada dalam kondisi rentan, sekaligus dapat kembali menjalani aktivitas sehari-hari secara lebih aman dan layak.
Pembangunan Huntara ini dilakukan di tengah kebutuhan mendesak masyarakat akan tempat tinggal sementara yang memenuhi unsur keamanan dan kenyamanan. Kondisi pascabencana yang masih menyisakan keterbatasan sarana membuat kehadiran aparat negara di lapangan menjadi faktor penting dalam membantu pemulihan awal masyarakat.
Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabagpenum) Ropenmas Divisi Humas Polri, Kombes Pol Erdi A. Chaniago, menjelaskan bahwa pembangunan hunian sementara tersebut merupakan bagian dari komitmen Polri dalam mendukung upaya penanganan dan pemulihan pascabencana di berbagai daerah.
Menurut Erdi, Polri tidak hanya menjalankan tugas pokok dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, tetapi juga memiliki tanggung jawab untuk hadir dalam situasi darurat dan krisis kemanusiaan.
“Pembangunan Huntara ini adalah wujud nyata kehadiran negara melalui Polri di tengah masyarakat yang sedang mengalami kesulitan akibat bencana. Polri hadir tidak semata-mata sebagai aparat penegak hukum, tetapi juga sebagai bagian dari masyarakat yang memiliki kepedulian sosial,” ujar Erdi.
Ia menegaskan, hunian sementara tersebut disiapkan sebagai solusi jangka pendek agar warga terdampak memiliki tempat tinggal yang layak sambil menunggu proses rehabilitasi dan pembangunan hunian permanen oleh pemerintah.
“Kami berharap hunian sementara ini dapat memberikan rasa aman dan nyaman. Dengan adanya Huntara, masyarakat bisa menjalani kehidupan sehari-hari dengan lebih tenang dan bermartabat, meskipun masih dalam tahap pemulihan,” tambahnya.
Berdasarkan data di lapangan, pembangunan Huntara di Kelurahan Kapalo Koto direncanakan sebanyak 100 unit. Pembangunan dilakukan secara bertahap dengan melibatkan personel Brimob, pemerintah daerah, serta masyarakat setempat. Hingga saat ini, progres pembangunan telah mencapai sekitar 80 persen.
Proses pengerjaan dilakukan dengan pendekatan gotong royong, disiplin kerja, dan koordinasi lintas sektor. Personel Brimob Polda Sumatera Barat tidak hanya terlibat dalam pekerjaan fisik pembangunan, tetapi juga berinteraksi langsung dengan warga, membantu kebutuhan teknis di lapangan, serta memastikan proses pembangunan berjalan sesuai rencana.
Sinergi antara Polri dan pemerintah daerah menjadi salah satu faktor penting dalam percepatan pembangunan Huntara tersebut. Koordinasi yang baik diharapkan mampu mempercepat pemulihan kondisi masyarakat, khususnya dalam aspek tempat tinggal yang menjadi kebutuhan dasar.
Kehadiran personel Brimob di lokasi pembangunan mendapat respons positif dari masyarakat setempat. Sejumlah warga mengaku terbantu dengan keterlibatan langsung Polri, terutama dalam mempercepat penyelesaian hunian sementara yang sangat dibutuhkan.
Masyarakat menilai kehadiran Polri di tengah situasi pascabencana memberikan rasa aman sekaligus meningkatkan kepercayaan bahwa negara hadir dalam membantu warganya yang terdampak musibah.
Menanggapi hal tersebut, Erdi menyampaikan bahwa respons positif masyarakat menjadi dorongan moral bagi Polri untuk terus berkontribusi dalam kegiatan kemanusiaan.
“Respons masyarakat sangat baik. Mereka merasakan langsung bahwa Polri benar-benar hadir untuk membantu, bukan hanya dalam kondisi normal, tetapi juga ketika masyarakat sedang membutuhkan pertolongan,” jelasnya.
Ia menambahkan, Polri akan terus berupaya mendukung percepatan pemulihan pascabencana melalui berbagai bentuk bantuan, baik dalam aspek keamanan, sosial, maupun kemanusiaan.
Pembangunan Huntara ini juga diharapkan dapat meminimalkan dampak sosial lanjutan akibat bencana, seperti kerentanan kesehatan, gangguan aktivitas ekonomi, dan masalah sosial lainnya yang kerap muncul akibat ketiadaan tempat tinggal yang layak.
Dengan tersedianya hunian sementara, warga diharapkan dapat lebih fokus pada pemulihan kehidupan sehari-hari, termasuk kembali bekerja, bersekolah, dan menjalankan aktivitas sosial di lingkungan masing-masing.
Polri menegaskan komitmennya untuk terus bersinergi dengan pemerintah daerah dan masyarakat dalam penanganan bencana, mulai dari tahap tanggap darurat hingga pemulihan pascabencana. Pendekatan kolaboratif tersebut dinilai penting agar penanganan bencana dapat berjalan efektif dan berkelanjutan.
Ke depan, Huntara yang dibangun di Kelurahan Kapalo Koto diharapkan dapat segera dimanfaatkan oleh warga terdampak sebagai tempat berlindung yang aman dan layak. Sementara itu, pemerintah daerah diharapkan dapat melanjutkan proses rehabilitasi dan pembangunan hunian permanen sebagai solusi jangka panjang bagi masyarakat.
Melalui kegiatan ini, Polri kembali menegaskan perannya sebagai institusi negara yang tidak hanya hadir dalam penegakan hukum dan pemeliharaan keamanan, tetapi juga dalam misi kemanusiaan. Kehadiran Polri di tengah masyarakat terdampak bencana menjadi bagian dari upaya memperkuat kepercayaan publik sekaligus memastikan bahwa negara hadir saat masyarakat menghadapi situasi paling sulit.
