Sandiwartanews.com – BANDUNG – Penguatan pengawasan internal dan penerapan manajemen risiko menjadi perhatian serius jajaran Kepolisian Daerah Jawa Barat. Institusi kepolisian dituntut tidak hanya mampu menindak pelanggaran, tetapi juga membangun sistem pencegahan yang efektif melalui deteksi dini terhadap berbagai potensi penyimpangan.
Penegasan tersebut disampaikan Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Polri, Komjen Pol. Asep Edi Suheri, S.I.K., M.Si., saat memberikan arahan dalam kegiatan sosialisasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi dan asistensi manajemen risiko di lingkungan Polri, bertempat di Aula Direktorat Lalu Lintas Polda Jawa Barat, Kamis (5/11/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri Kapolda Jawa Barat Irjen Pol. Hengki, S.I.K., M.H., Wakapolda Jabar Brigjen Pol. Rachmad Iswan Nusi, S.I.K., M.H., jajaran pejabat utama Polda Jabar, para Kapolres, Kapolresta, Kapolrestabes, serta pejabat yang mengemban fungsi pengawasan.
Dalam arahannya, Irwasum Polri menyoroti pentingnya membangun sistem pengawasan yang berorientasi pada pencegahan. Menurutnya, fungsi pengawasan tidak semestinya hanya berfokus pada pencarian kesalahan setelah persoalan terjadi, melainkan harus mampu membaca potensi risiko dan mengambil langkah antisipatif sebelum berkembang menjadi pelanggaran.
Pendekatan tersebut dinilai penting untuk memastikan pelaksanaan tugas kepolisian berjalan sesuai ketentuan, sekaligus mengawal program prioritas Kapolri dan program pemerintah agar terlaksana secara optimal.
Irwasum Polri juga mengingatkan bahwa tanggung jawab pengawasan melekat pada setiap pimpinan organisasi. Para kepala satuan kerja, Kapolres, Wakapolres, serta pejabat pengemban fungsi pengawasan diminta meningkatkan kepedulian terhadap berbagai potensi persoalan di lingkungan masing-masing.
Pengawasan harus dilakukan secara konsisten, tepat sasaran, dan berkelanjutan. Tidak hanya mengidentifikasi persoalan, tetapi juga memastikan akar permasalahan ditemukan serta diselesaikan secara bertanggung jawab.
Salah satu poin penting dalam pengarahan tersebut adalah harapan agar Polda Jawa Barat mampu menjadi salah satu model percontohan dalam penerapan pengawasan internal, manajemen risiko, serta pengawalan program prioritas Kapolri.
Untuk mencapai target tersebut, terdapat empat langkah strategis yang menjadi perhatian.
Pertama, menyusun peta risiko secara objektif, jujur, dan menyeluruh mulai dari tingkat Polda, Polres hingga satuan kerja. Pemetaan ini diperlukan agar setiap potensi kerawanan dapat diketahui dan ditangani berdasarkan tingkat risikonya.
Kedua, memastikan seluruh program prioritas Kapolri berjalan sesuai sasaran serta memberikan manfaat konkret bagi masyarakat.
Ketiga, memperkuat kelembagaan pengawasan melalui pemenuhan jabatan Kasiwas dan peningkatan kapasitas maupun kompetensi personel yang bertugas dalam fungsi pengawasan.
Keempat, meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan program pemerintah agar berjalan disiplin, terukur, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Empat langkah tersebut menjadi bagian dari upaya membangun sistem pengendalian organisasi yang lebih kuat, sekaligus memperkecil ruang terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan tugas kepolisian.
Sementara itu, Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Pol. Hendra Rochmawan, S.I.K., M.H., menilai kegiatan tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat kesadaran seluruh jajaran mengenai pentingnya pengawasan internal.
Ia menegaskan bahwa pengawasan harus dipahami sebagai instrumen pembenahan organisasi, bukan sekadar mekanisme untuk mencari kesalahan personel.
“Melalui sosialisasi SPIP terintegrasi dan asistensi manajemen risiko ini, seluruh personel, khususnya para pimpinan satuan kerja, diharapkan semakin memahami pentingnya pengawasan sejak dini. Pengawasan bukan hanya untuk mencari kesalahan, tetapi menjadi langkah pencegahan agar setiap potensi permasalahan dapat diidentifikasi dan diselesaikan sebelum berkembang menjadi persoalan yang lebih besar,” ujar Kombes Hendra.
Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa Polda Jawa Barat berkomitmen menindaklanjuti arahan Irwasum Polri melalui penguatan sistem pengawasan internal, optimalisasi manajemen risiko, serta pengawalan terhadap pelaksanaan program prioritas Kapolri dan program pemerintah.
“Harapannya, melalui penguatan pengawasan dan manajemen risiko ini, pelaksanaan tugas kepolisian di wilayah Jawa Barat semakin profesional, transparan, dan akuntabel. Dengan demikian, kehadiran Polri benar-benar dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat serta semakin meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi Polri,” tuturnya.
Penguatan sistem pengawasan internal tersebut diharapkan tidak berhenti pada kegiatan sosialisasi maupun pemenuhan aspek administratif. Implementasinya perlu tercermin dalam budaya kerja, kedisiplinan personel, efektivitas pelayanan, serta kemampuan organisasi dalam mencegah dan menyelesaikan berbagai persoalan.
Pada akhirnya, kualitas institusi tidak hanya diukur dari keberhasilan menjalankan program, tetapi juga dari konsistensi menjaga integritas, transparansi, dan akuntabilitas dalam setiap pelaksanaan tugas.
