Sandiwartanews.com – Jakarta — Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan pesan tegas terkait pemberantasan korupsi dan pengawasan terhadap aparat negara saat penyampaian Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) dalam Rapat Paripurna Ke-19 DPR RI Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025–2026 di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu (20/5/2026).
Dalam pidatonya, Presiden menegaskan bahwa pemerintah akan memanfaatkan teknologi modern untuk memantau berbagai bentuk penyimpangan yang dilakukan oleh pejabat maupun aparat negara.
Prabowo mengajak seluruh elemen untuk bersama-sama membersihkan institusi negara dari praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang.
“Jangan mengira sekarang engkau jadi pejabat kita tidak bisa memonitor. Sekarang teknologi sudah hebat, cepat kita akan tahu kalau ada penyimpangan,” tegas Presiden di hadapan peserta sidang.
Presiden juga mengaku prihatin karena masih ada oknum pejabat yang mencoba melakukan praktik korupsi di tengah kemajuan teknologi yang semakin canggih.
“Saya sedih kalau lihat pejabat masih coba korupsi. Cepat ketahuan sekarang. Sudah ada teknologi, ada radar yang bisa kita pakai. Bahkan yang punya bungker pun bisa ditemukan,” ujarnya.
Lebih lanjut, Presiden menegaskan bahwa pemerintah kini memiliki kemampuan pengawasan berbasis satelit untuk memantau aset maupun lahan yang diduga disembunyikan.
“Kita sekarang punya satelit. Tidak usah cek fisik, tiap pohon bisa dipotret. Mau menipu bagaimanapun kita akan ketemu,” katanya disambut sorakan peserta sidang.
Dalam kesempatan itu, Prabowo juga menyinggung adanya dugaan keterlibatan “beking” dalam praktik-praktik penyimpangan yang selama ini terjadi.
“Biasanya mereka itu ada bekingnya. Bekingnya biasanya seragamnya kalau tidak hijau, coklat,” ucap Presiden yang langsung disambut respons peserta sidang.
Selain menyampaikan kritik keras terhadap praktik korupsi, Prabowo juga memerintahkan seluruh menteri dan kepala lembaga dalam Kabinet Merah Putih untuk melakukan pembenahan internal di institusi masing-masing.
Ia menegaskan bahwa seluruh aparat pemerintah harus bekerja secara profesional, disiplin, dan bersih dari praktik korupsi maupun penyalahgunaan kewenangan.
“Jangan ragu-ragu. Yang melanggar, tindak. Semua institusi pemerintah harus bekerja dengan baik. Kita harus menghilangkan korupsi, penyalahgunaan wewenang, dan praktik-praktik yang menghambat perjalanan ekonomi kita,” tegasnya.
Prabowo mengakui bahwa sebagian besar aparatur sipil negara (ASN) telah bekerja dengan baik dan menjalankan tugas secara profesional. Namun demikian, menurutnya, oknum yang melakukan pelanggaran tidak boleh dibiarkan merusak citra institusi pemerintah di mata rakyat.
Selain kepada jajaran kementerian dan lembaga pusat, Presiden juga meminta pemerintah daerah baik di tingkat provinsi, kabupaten, maupun kota untuk segera melakukan pembenahan internal demi menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan berpihak kepada kepentingan rakyat.
Prabowo juga menegaskan dirinya tidak akan ragu menindak oknum yang mencoreng nama institusi negara, termasuk TNI dan Polri.
“Saya sebagai alumni, saya tidak ragu-ragu. Jangan mencemarkan TNI dan Polri. TNI dan Polri adalah tentara dan polisi milik rakyat, harus berjuang untuk rakyat,” ungkapnya dengan lantang.
Presiden kembali mengingatkan bahwa masyarakat saat ini sudah pintar dan memiliki akses teknologi yang luas melalui telepon genggam.
“Rakyat kita sudah tidak bodoh lagi. Rakyat kita sudah punya gadget semua. Kalau ada kelakuan aparat yang tidak beres, saya minta rakyat langsung video. Jangan melawan, jangan dilawan, video saja dan lapor langsung ke saya,” tegas Presiden Prabowo.
