Sandiwartanews.com – Ketapang, 4 Mei 2026 – Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Ketapang melakukan kunjungan kerja ke Kantor dan Gudang Bulog guna memastikan ketersediaan stok pangan sekaligus meninjau kelancaran distribusinya di wilayah tersebut. Langkah ini dilakukan di tengah upaya menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan bagi masyarakat.
Rombongan dipimpin Wakil Ketua DPRD Ketapang H. Mathoji, SE, didampingi anggota Fraksi Gerindra Akim dan Hasim, serta Ketua Komisi IV Riyan Heryanto. Kedatangan mereka disambut Pimpinan Cabang Bulog Jarau Matu bersama jajaran manajemen, termasuk Asisten Manajer SCPP Risa Feriansah dan Asisten Manajer Bisnis Denis Anggala.
Dalam pemaparan yang disampaikan pihak Bulog, kondisi stok beras di Kabupaten Ketapang dinyatakan dalam posisi aman. Saat ini, ketersediaan beras di gudang sekitar 400 ton, dengan tambahan pasokan yang masih dalam proses pengiriman dari luar daerah.
Secara keseluruhan, cadangan beras yang dipersiapkan mencapai kurang lebih 4.500 ton.
Meski demikian, keterbatasan kapasitas gudang menjadi catatan penting. Gudang Bulog di Ketapang hanya mampu menampung sekitar 2.000 ton, sehingga ketika pasokan meningkat, diperlukan solusi tambahan seperti penyewaan gudang. Kondisi ini dinilai berpotensi memengaruhi efisiensi pengelolaan logistik jika tidak diantisipasi sejak dini.
Selain beras, ketersediaan minyak goreng juga dipastikan mencukupi. Bulog mencatat stok minyak goreng sekitar 300 ton yang siap disalurkan sesuai kebutuhan masyarakat. Distribusi dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kondisi wilayah dan aksesibilitas.
Program bantuan pangan menjadi salah satu fokus utama dalam kunjungan tersebut. Di Kabupaten Ketapang, bantuan ditargetkan menjangkau 60.454 penerima manfaat. Setiap penerima memperoleh 20 kilogram beras dan 4 liter minyak goreng tanpa dipungut biaya.
Program ini mencakup hampir seluruh wilayah, yakni 20 kecamatan, 203 desa, dan 9 kelurahan. Namun, realisasi penyaluran masih berlangsung bertahap. Salah satu kendala yang dihadapi adalah keterbatasan karplas atau karung plastik, sehingga distribusi belum sepenuhnya merata. Meski begitu, penyaluran terus diupayakan hingga menjangkau seluruh penerima.
Wakil Ketua DPRD H. Mathoji menegaskan pentingnya validitas data penerima bantuan agar distribusi benar-benar tepat sasaran. Ia menekankan perlunya koordinasi yang lebih solid antara pemerintah desa, kecamatan, hingga pemerintah daerah.
“Penyaluran bantuan harus berbasis data yang akurat. Koordinasi lintas level pemerintahan menjadi kunci agar tidak terjadi hambatan di lapangan,” ujarnya.
Di sisi lain, Bulog juga menjalankan program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Dalam program ini, beras dijual dengan harga Rp11.300 per kilogram atau sekitar Rp56.500 per kemasan 5 kilogram, dengan batas harga eceran tertinggi Rp13.100 per kilogram.
Penyaluran SPHP ditargetkan mencapai 300 hingga 500 ton per bulan, dan hingga kini realisasinya disebut telah memenuhi target. Distribusi dilakukan melalui jaringan mitra hingga ke tingkat desa guna menjaga keterjangkauan harga bagi masyarakat.
Pengawasan harga dilakukan secara terpadu bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Satgas Pangan. Upaya ini bertujuan memastikan stabilitas harga tetap terjaga di tengah dinamika pasokan dan permintaan.
Ketua Komisi IV DPRD Ketapang, Riyan Heryanto, menyoroti penurunan penyerapan gabah petani yang terjadi tahun ini. Ia mengungkapkan bahwa kondisi cuaca serta keterbatasan sarana pascapanen menjadi faktor utama penyebabnya.
Ketiadaan alat pengering gabah (dryer) membuat petani masih bergantung pada cuaca dalam proses pengeringan. Dampaknya, kualitas gabah menurun dan berpengaruh terhadap volume serapan oleh Bulog.
“Peningkatan kualitas hasil panen harus menjadi perhatian. Dukungan sarana pascapanen dan pendampingan teknis sangat dibutuhkan agar hasil petani lebih optimal,” katanya.
Kunjungan dilanjutkan dengan peninjauan langsung ke gudang Bulog. DPRD memastikan bahwa sistem penyimpanan beras dan minyak goreng telah memenuhi standar operasional. Bulog juga menjelaskan bahwa cadangan pangan dikelola dengan metode khusus untuk menjaga kualitas tetap layak konsumsi dalam jangka waktu tertentu.
Dalam diskusi yang berlangsung, persoalan distribusi di wilayah dengan akses terbatas turut menjadi perhatian. Kondisi infrastruktur jalan di sejumlah daerah dinilai masih menjadi kendala yang memengaruhi kelancaran penyaluran serta meningkatkan biaya logistik.
Perbedaan kondisi geografis antarwilayah menuntut adanya penguatan sistem distribusi yang lebih adaptif dan merata. DPRD mendorong pemerintah daerah untuk memanfaatkan peluang pembangunan gudang melalui program pemerintah pusat. Namun, realisasi program tersebut masih terkendala pada ketersediaan lahan yang sesuai kriteria.
Selain itu, kebutuhan fasilitas pendukung seperti alat pengering gabah kembali ditegaskan sebagai prioritas. Hal ini dinilai penting untuk meningkatkan kualitas produksi sekaligus memperkuat daya serap hasil pertanian lokal.
Melalui kunjungan ini, DPRD Kabupaten Ketapang menegaskan komitmennya dalam memperkuat ketahanan pangan daerah. Upaya tersebut dilakukan melalui pengawasan distribusi, peningkatan koordinasi lintas sektor, serta dukungan terhadap petani.
Sinergi antara DPRD, Bulog, pemerintah daerah, dan masyarakat diharapkan mampu menjaga kestabilan pasokan dan harga pangan, sekaligus mendorong peningkatan kesejahteraan petani di Kabupaten Ketapang.
