Sandiwartanews.com – KUNINGAN – Sidang perdana permohonan praperadilan dengan Nomor Perkara 2/Pid.Pra/2026/PN yang dijadwalkan berlangsung pada Senin (16/11/2026) di Pengadilan Negeri (PN) Kuningan terpaksa ditunda. Penundaan tersebut terjadi lantaran pihak Termohon, yakni Polres Kuningan melalui Unit Reskrim Narkoba, tidak hadir dalam persidangan.
Ketidakhadiran pihak Termohon menjadi perhatian tim kuasa hukum Pemohon dari YLBH Kairos dan Shekinah Indonesia. Mereka menyayangkan belum dapat dilaksanakannya pemeriksaan perkara pada sidang perdana tersebut karena pihak kepolisian selaku Termohon tidak hadir.
Berdasarkan informasi yang disampaikan tim kuasa hukum, majelis hakim kemudian menjadwalkan kembali persidangan pada Senin, 23 November 2026, dengan memberikan kesempatan kepada pihak Termohon untuk menghadiri agenda persidangan berikutnya.
Tim kuasa hukum menegaskan bahwa pengajuan praperadilan merupakan langkah hukum yang ditempuh untuk menguji aspek keabsahan tindakan aparat penegak hukum sesuai dengan kewenangan dan ketentuan hukum acara pidana yang berlaku.
Menurut mereka, proses penegakan hukum harus berjalan secara objektif, transparan, profesional, serta menjunjung tinggi prinsip perlindungan hak asasi manusia. Setiap tindakan hukum harus memiliki dasar yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan, bukan didasarkan pada asumsi ataupun kepentingan tertentu.
“Penegakan hukum harus ditegakkan secara lurus, sesuai aturan dan fakta yang sebenarnya. Apabila dalam proses penanganan perkara terdapat tindakan yang tidak sesuai prosedur atau berpotensi merugikan hak-hak tersangka, hal tersebut harus diuji melalui mekanisme hukum yang tersedia. Kami ingin memastikan bahwa hak-hak klien kami tetap terlindungi,” ujar perwakilan tim kuasa hukum, Senin (16/11/2026).
Lebih lanjut, tim kuasa hukum menilai bahwa praperadilan merupakan salah satu instrumen penting dalam sistem peradilan pidana untuk memastikan tindakan aparat penegak hukum tetap berada dalam koridor hukum.
Mereka juga menegaskan bahwa proses hukum tidak boleh mengabaikan asas praduga tak bersalah. Status seseorang dalam perkara pidana tidak serta-merta menghilangkan haknya untuk memperoleh perlindungan hukum dan proses peradilan yang adil.
Melalui perkara tersebut, YLBH Kairos dan Shekinah Indonesia menyatakan akan terus mengawal proses hukum serta memberikan pendampingan secara profesional kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum, khususnya ketika terdapat dugaan pelanggaran prosedur atau hak-hak hukum warga negara.
Di sisi lain, ketidakhadiran Polres Kuningan dalam sidang perdana tersebut perlu ditempatkan secara proporsional. Belum terdapat keterangan resmi mengenai alasan ketidakhadiran pihak Termohon maupun tanggapan institusi kepolisian terkait permohonan praperadilan yang diajukan.
Oleh karena itu, klarifikasi dari Polres Kuningan diperlukan agar publik memperoleh informasi yang utuh dan tidak membangun kesimpulan sepihak atas penundaan persidangan tersebut.
Tim kuasa hukum berharap pada agenda sidang berikutnya, Senin (23/11/2026), pihak Polres Kuningan dapat hadir untuk mengikuti seluruh tahapan persidangan sehingga pokok permohonan dapat diperiksa secara terbuka, objektif, dan sesuai ketentuan hukum.
Ujian terhadap penegakan hukum bukan hanya terletak pada keberhasilan mengungkap suatu perkara, tetapi juga pada kesanggupan memastikan setiap prosesnya berjalan sesuai aturan. Sebab, keadilan tidak cukup hanya ditegakkan, tetapi juga harus dapat dipertanggungjawabkan.









