Sandiwartanews.com – BENGKULU – Komitmen Polri dalam memperkuat keterbukaan informasi publik terus diwujudkan melalui berbagai langkah strategis. Salah satunya dengan menggelar Diskusi Publik yang diselenggarakan Biro Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PID) Divhumas Polri di Hotel Mercure Bengkulu, Kamis (30/7/2026).
Kegiatan tersebut mengangkat tema “Optimalisasi Keterbukaan Informasi Publik pada Humas Polri sebagai Badan Publik yang Informatif dalam Rangka Menyukseskan Rencana Kerja Polri dan Pemerintah Tahun 2026.” Forum ini menjadi wadah untuk memperkuat tata kelola informasi sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat di tengah berkembangnya arus digital yang diwarnai maraknya penyebaran hoaks dan disinformasi.
Diskusi menghadirkan sejumlah narasumber, di antaranya Ketua Komisi Informasi Provinsi Bengkulu Junaidi Arfian, perwakilan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bengkulu Nelly Alesa, serta Praktisi Manajemen Media Universitas Hasanuddin, Dr. Sakka Pati.
Kepala Biro PID Divhumas Polri, Brigjen Pol. Raden Saptono Erlangga, dalam sambutannya menegaskan bahwa keterbukaan informasi publik kini tidak hanya menjadi amanat peraturan perundang-undangan, tetapi juga merupakan kebutuhan penting dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Menurutnya, fungsi kehumasan memiliki peran strategis dalam memastikan informasi yang disampaikan kepada publik berlangsung cepat, tepat, akurat, dan terintegrasi sehingga mampu mendukung pelaksanaan tugas-tugas kepolisian.
“Keterbukaan informasi harus mampu menghadirkan informasi yang dibutuhkan masyarakat sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap Polri,” ujar Brigjen Pol. Saptono Erlangga.
Ia menjelaskan bahwa pelaksanaan diskusi publik ini merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Selain itu, kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat fungsi kehumasan dalam mendukung pelaksanaan program kerja Polri serta kebijakan pemerintah sepanjang tahun 2026.
Brigjen Erlangga menilai optimalisasi peran kehumasan telah memberikan kontribusi nyata terhadap keberhasilan berbagai operasi kepolisian, termasuk Operasi Ketupat. Penyampaian informasi yang terencana, terpadu, dan sesuai kebutuhan masyarakat dinilai mampu meningkatkan kepercayaan publik sekaligus mendukung suksesnya berbagai program pemerintah.
Menghadapi tantangan di era digital, ia juga mengingatkan pentingnya kesiapsiagaan menghadapi penyebaran berita bohong dan disinformasi. Oleh sebab itu, penguatan koordinasi antarsatuan kerja maupun satuan kewilayahan, disertai peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang kehumasan, menjadi langkah yang harus terus dilakukan.
Di sisi lain, transformasi digital juga menjadi bagian penting dalam pengelolaan informasi publik. Berbagai platform yang dimiliki Humas Polri, seperti Website Humas Polri, SPIT, Mediahub, TBNews, Polri TV, Portal Humas, PoliceTube, videotron, hingga media sosial resmi Humas Polri, terus dimaksimalkan sebagai media publikasi, edukasi, literasi informasi, sekaligus sarana interaksi dengan masyarakat.
Menutup sambutannya, Brigjen Pol. Saptono Erlangga mengingatkan bahwa sesuai Peraturan Kepolisian Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Fungsi Kehumasan di Lingkungan Polri, setiap anggota Polri maupun ASN Polri memiliki tanggung jawab sebagai duta informasi yang menyampaikan kinerja serta membangun citra positif institusi.
“Peraturan Kepolisian Nomor 6 Tahun 2023 menegaskan bahwa setiap anggota Polri merupakan bagian dari fungsi kehumasan. Karena itu, mari jadikan setiap tindakan, pelayanan, dan komunikasi sebagai cerminan Polri yang Presisi, humanis, dan terbuka. Dengan semangat tersebut, kepercayaan masyarakat akan terus meningkat seiring semakin baiknya pelayanan informasi yang diberikan,” tegasnya.
Diskusi publik yang diikuti sekitar 60 peserta tersebut diharapkan mampu melahirkan berbagai rekomendasi dan langkah konkret dalam memperkuat keterbukaan informasi publik di lingkungan Polri. Forum ini juga menjadi sarana mempererat sinergi antara Polri, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan pelayanan informasi yang semakin transparan dan berkualitas.
Kegiatan tersebut dihadiri Kepala Biro PID Divhumas Polri Brigjen Pol. Raden Saptono Erlangga, Kabag Yaninfodok Kombes Pol. Komang Suartana, Wakapolda Bengkulu Brigjen Pol. Prianto Teguh Nugroho, para pejabat utama Polda Bengkulu, serta peserta dari satuan kerja Polda Bengkulu dan jajaran Polres di wilayah Polda Bengkulu.
