Sandiwartanews.com – KUTAI TIMUR, 21 November 2026 – Persoalan konflik lahan yang melibatkan 232 warga Desa Muara Pantun, Kecamatan Telen, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur, dengan PT Equalindo Makmur Alam Sejahtera (PT EMAS) kembali menuai sorotan. Setelah lebih dari dua tahun memperjuangkan kepastian hak atas tanah yang mereka klaim sebagai tanah leluhur, masyarakat hingga kini mengaku belum memperoleh penyelesaian yang memberikan kepastian hukum.
Kekecewaan tersebut disampaikan Solihin, salah satu perwakilan masyarakat Dusun 3 Pantun Seberang Sari, Desa Muara Pantun. Ia mengungkapkan bahwa berbagai upaya pengaduan telah dilakukan kepada sejumlah instansi dan pemerintah, tetapi belum menghasilkan keputusan konkret sebagaimana yang diharapkan warga.
“Saya sebagai perwakilan masyarakat Dusun 3 Pantun Seberang Sari, Desa Muara Pantun, menyampaikan keluh kesah atas semua masalah konflik lahan yang kami alami. Selama ini kami harus mengadu ke mana lagi? Semua instansi dan pemerintah sudah kami datangi, tetapi keluh kesah kami seolah belum mendapatkan penyelesaian,” ujar Solihin dengan nada kecewa.
Menurutnya, masyarakat tidak menginginkan konflik berkepanjangan. Mereka hanya berharap hak atas tanah yang selama ini dikuasai dan dipertahankan dapat memperoleh perlindungan serta kepastian hukum.
“Kami hanya ingin hidup dan mempertahankan hak kami untuk regenerasi anak dan cucu kami. Semoga keluh kesah kami ini didengar dengan hati nurani,” tambahnya.
Empat Tuntutan Utama 232 Warga
Dalam memperjuangkan haknya, masyarakat menyampaikan empat tuntutan utama yang hingga kini masih menunggu tindak lanjut pemerintah.
Pertama, evaluasi dan pencabutan IUP PT EMAS.
Masyarakat meminta Pemerintah Kabupaten Kutai Timur melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proses penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT EMAS, khususnya terkait dugaan masuknya lahan masyarakat ke dalam wilayah perizinan perusahaan.
Apabila ditemukan pelanggaran prosedur atau ketidaksesuaian ketentuan peraturan perundang-undangan, warga meminta pemerintah mengambil tindakan sesuai kewenangannya, termasuk mengevaluasi hingga mencabut izin apabila memenuhi dasar hukum.
Kedua, perlindungan hak atas tanah masyarakat.
Warga menyatakan telah memiliki Surat Keterangan Tanah (SKT) dan menguasai lahan tersebut sejak lama. Mereka mengaku tidak pernah melepaskan hak atas tanah kepada pihak perusahaan.
Karena itu, masyarakat meminta pemerintah memastikan riwayat penguasaan, dokumen kepemilikan, serta batas-batas lahan diperiksa secara objektif agar tidak ada hak warga yang terabaikan.
Ketiga, percepatan penerbitan sertifikat tanah.
Masyarakat juga mempertanyakan tindak lanjut pengukuran lahan melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang disebut telah dilakukan, tetapi sertifikat belum diterbitkan.
Warga meminta Badan Pertanahan Nasional (BPN) memberikan penjelasan resmi secara tertulis mengenai status permohonan, hasil pengukuran, serta alasan belum diterbitkannya sertifikat.
Keempat, keputusan dan kepastian penyelesaian.
Masyarakat meminta Asisten I Sekretariat Daerah yang menangani persoalan tersebut segera memfasilitasi pertemuan seluruh pihak terkait.
Hasil fasilitasi diharapkan dituangkan dalam berita acara resmi, disertai kesimpulan, tindak lanjut, serta batas waktu penyelesaian yang jelas. Dengan demikian, persoalan tidak terus berputar dalam agenda rapat tanpa keputusan.
Rapat Fasilitasi 7 September 2026, Dokumen Perusahaan Belum Diserahkan
Sebelumnya, persoalan konflik lahan ini telah difasilitasi melalui rapat pada 7 September 2026. Dalam proses tersebut, surat resmi telah disampaikan kepada PT EMAS maupun perwakilan masyarakat agar masing-masing menyerahkan dokumen terkait sengketa kepada Tim Fasilitasi Kabupaten Kutai Timur.
Namun, berdasarkan keterangan yang disampaikan perwakilan masyarakat, hingga saat ini 232 warga telah memenuhi permintaan tersebut dengan menyerahkan dokumen yang diperlukan. Sementara itu, dokumen dari pihak perusahaan disebut belum diterima oleh tim fasilitasi.
Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas koordinasi dan ketegasan pemerintah daerah dalam memastikan seluruh pihak memenuhi kewajiban administratif selama proses fasilitasi berlangsung.
Saat dikonfirmasi, Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Bagian Hukum Pemkab Kutai Timur menyebut masyarakat telah memiliki kuasa hukum dan menyarankan agar persoalan ditempuh melalui jalur hukum, termasuk upaya Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung.
Ketika diberikan informasi mengenai tugas dan fungsi Bagian Hukum dalam mendukung fasilitasi penyelesaian persoalan masyarakat melalui jalur nonlitigasi, pihaknya memberikan jawaban singkat:
“Kami pelajari dulu tentang kewenangan dan tusi kami.”
Sementara itu, Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kutai Timur menyampaikan bahwa pihaknya masih mengingatkan perusahaan agar segera menyerahkan dokumen yang diminta dan berjanji mengagendakan pertemuan lanjutan.
“Dari masyarakat sudah menyerahkan dokumen, sedangkan dari perusahaan belum. Insya Allah dalam waktu dekat,” ujarnya.
Pernyataan tersebut menjadi salah satu hal yang kini dinantikan masyarakat. Sebab, setelah lebih dari dua tahun memperjuangkan kepastian, warga membutuhkan langkah konkret, bukan sekadar janji pertemuan.
Asep NS: Pemkab Jangan Terlihat Lembek Menghadapi Persoalan Rakyat
Lambannya proses penyelesaian konflik tersebut turut mendapat perhatian Sekretaris Umum GMOCT, Asep NS. Ia mempertanyakan keseriusan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur, khususnya jajaran Sekretariat Daerah, dalam mengawal pengaduan masyarakat.
“Tidak adanya ketegasan dari Setda Kutai Timur kepada PT EMAS untuk menyerahkan dokumen adalah bentuk ketidakseriusan pemerintah daerah dalam mendengar dan menyelesaikan aduan rakyat. Bukankah para pejabat digaji dari pajak rakyat? Mereka ini pemimpin, atau seharusnya sadar diri sebagai pelayan masyarakat?” tegas Asep NS.
Ia juga menyayangkan apabila masyarakat harus terus menunggu tanpa kepastian, sementara dokumen yang menjadi bagian penting dalam proses fasilitasi belum seluruhnya diserahkan.
“GMOCT yang berkantor di Jawa Tengah saja peduli dengan suara warga Muara Pantun. Mengapa Pemkab-nya sendiri terkesan abai terhadap warganya yang sudah berjuang lebih dari dua tahun? Lembek?” ujarnya dengan nada kritis.
Menurut Asep, pemerintah daerah semestinya hadir sebagai fasilitator yang aktif, memastikan seluruh pihak kooperatif, serta memberikan kejelasan mengenai tahapan penyelesaian. Apalagi, persoalan tersebut menyangkut hak masyarakat dan kepastian hukum atas tanah yang mereka klaim telah dikuasai secara turun-temurun.
Publik Menunggu Ketegasan dan Kepastian Pemerintah
Persoalan 232 warga Muara Pantun ini seharusnya tidak dibiarkan berlarut-larut tanpa kejelasan. Pemerintah Kabupaten Kutai Timur perlu menunjukkan langkah nyata melalui koordinasi lintas instansi, pemeriksaan dokumen secara objektif, serta fasilitasi yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
Di sisi lain, PT EMAS juga perlu memberikan penjelasan terbuka mengenai dasar penguasaan dan perizinan atas wilayah yang dipersoalkan masyarakat, termasuk menanggapi dokumen serta tuntutan warga.
Penyelesaian konflik tidak boleh hanya berpijak pada klaim salah satu pihak. Seluruh dokumen, riwayat penguasaan tanah, peta perizinan, dan ketentuan hukum harus diperiksa secara cermat agar keputusan yang dihasilkan benar-benar adil.
Kini, pertanyaan mendasar yang patut dijawab Pemkab Kutai Timur adalah: sampai kapan 232 warga harus menunggu kepastian atas tanah yang mereka perjuangkan?
Hingga berita ini diterbitkan, masyarakat masih menantikan langkah konkret pemerintah daerah dan penyerahan dokumen dari pihak perusahaan. Redaksi tetap membuka ruang klarifikasi dan hak jawab bagi Pemkab Kutai Timur, PT EMAS, BPN, maupun seluruh pihak terkait demi menjaga prinsip keberimbangan pemberitaan dan kepentingan publik.









