Sandiwartanews.com – TANGERANG SELATAN – Senin, 9 November 2026 – Penggunaan nama dan identitas organisasi tanpa kejelasan mandat kembali menjadi perhatian. Kali ini, dugaan tersebut menyeret nama Gabungnya Wartawan Indonesia (GWI). Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) GWI, Syamsul Bahri, menyatakan tengah mempersiapkan langkah hukum menyusul informasi mengenai dugaan penggunaan nama organisasi oleh seorang pria bernama Syarif Hidayat untuk memperoleh bantuan dana proposal dari Dinas Cipta Karya Kota Tangerang Selatan sebesar Rp1.000.000.
Persoalan ini bukan sekadar menyangkut nilai nominal bantuan. Lebih dari itu, terdapat persoalan mendasar mengenai legitimasi keanggotaan, kewenangan membawa identitas organisasi, serta pertanggungjawaban atas penggunaan dana yang diperoleh dengan mencantumkan nama lembaga.
Bagi sebuah organisasi pers, identitas kelembagaan bukan atribut yang dapat digunakan secara bebas. Setiap tindakan yang membawa nama organisasi semestinya didasarkan pada mandat, mekanisme internal, dan kewenangan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Berdasarkan keterangan yang disampaikan Syamsul Bahri, persoalan tersebut bermula ketika GWI tengah mempersiapkan pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas) II yang dijadwalkan berlangsung pada Selasa, 10 November 2026.
Dalam rangka mendukung agenda organisasi tersebut, GWI mengajukan sejumlah proposal kepada beberapa instansi pemerintah di wilayah Kota Tangerang dan Tangerang Selatan, termasuk sejumlah dinas yang menjadi sasaran penyampaian proposal kegiatan.
Salah satu proposal diketahui disampaikan kepada Dinas Cipta Karya Kota Tangerang Selatan. Namun, ketika pihak organisasi melakukan komunikasi lanjutan untuk mengetahui perkembangan pengajuan tersebut, justru muncul informasi yang memerlukan penelusuran lebih lanjut.
Pihak dinas, sebagaimana disampaikan kepada pihak GWI, menginformasikan bahwa dana sebesar Rp1.000.000 telah ditransfer kepada seseorang bernama Syarif Hidayat. Orang tersebut disebut datang dengan mengaku sebagai anggota GWI.
Informasi itu kemudian menjadi perhatian serius pimpinan pusat organisasi, terutama terkait status keanggotaan dan kewenangan pihak yang menerima dana tersebut.
Menindaklanjuti informasi dari pihak dinas, Syamsul Bahri mengaku telah melakukan konfirmasi langsung kepada Syarif Hidayat.
Dalam komunikasi tersebut, Syarif disebut membenarkan telah menerima transfer dana dimaksud. Ia juga menyampaikan alasan bahwa uang tersebut telah digunakan untuk kebutuhan transportasi dan penyewaan kendaraan rombongan dari Tangerang Selatan.
Dalam pesan yang disampaikan kepada Ketua Umum GWI, Syarif menuliskan:
“Izin ketua mohon maaf, tadi dapat undangan dari grup Tangsel, uangnya tadinya untuk ongkos sewa mobil rombongan dari Tangsel.” Tulisnya.
Pernyataan tersebut memunculkan sejumlah pertanyaan yang perlu dijawab secara terbuka. Di antaranya, siapa pihak yang memberikan mandat, atas dasar apa dana diterima, serta bagaimana pertanggungjawaban penggunaannya.
Keterangan mengenai penggunaan dana untuk transportasi juga perlu didukung penjelasan dan bukti yang dapat diverifikasi agar tidak menimbulkan perbedaan persepsi di kemudian hari.
Syamsul Bahri menegaskan bahwa berdasarkan catatan internal organisasi, Syarif Hidayat telah diberhentikan dari keanggotaan pers GWI lebih dari satu bulan sebelum peristiwa tersebut.
Atas dasar itu, menurut Syamsul, yang bersangkutan tidak lagi mempunyai kewenangan untuk membawa atribut, menggunakan identitas, ataupun bertindak atas nama GWI dalam urusan kelembagaan.
Tidak hanya itu, Syamsul juga menyatakan bahwa hingga saat ini GWI belum membentuk kepengurusan resmi di wilayah Tangerang Selatan.
Keterangan tersebut menjadi bagian penting yang perlu diperjelas, terutama menyangkut pernyataan Syarif mengenai adanya undangan dari grup GWI wilayah Tangsel.
Apakah undangan tersebut berasal dari pihak yang memiliki kewenangan organisasi? Siapa yang menginisiasi kegiatan tersebut? Dan atas dasar apa dana proposal diterima serta digunakan?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut perlu dijawab melalui klarifikasi dan pemeriksaan fakta, bukan berdasarkan asumsi maupun klaim sepihak.
Dalam tata kelola organisasi, legitimasi merupakan fondasi yang tidak dapat dipisahkan dari tanggung jawab kelembagaan.
Nama organisasi pers memiliki konsekuensi reputasi, kepercayaan publik, serta hubungan kemitraan dengan berbagai instansi. Karena itu, penggunaan identitas organisasi untuk kepentingan administratif maupun pengajuan bantuan dana harus memiliki dasar kewenangan yang jelas.
Apabila seseorang sudah tidak lagi berstatus sebagai anggota atau tidak memperoleh mandat dari organisasi, maka tindakan membawa nama organisasi perlu dipertanyakan dan diklarifikasi.
Terlebih apabila terdapat penerimaan dana dari instansi pemerintah. Transparansi mengenai pihak penerima, tujuan pemberian, dasar pengajuan, hingga pertanggungjawaban penggunaannya merupakan prinsip yang tidak boleh diabaikan.
Dari perspektif hukum, apabila nantinya ditemukan bukti adanya penggunaan identitas atau kedudukan yang disertai tipu muslihat maupun rangkaian kebohongan untuk menggerakkan pihak lain menyerahkan uang, perbuatan tersebut dapat diuji berdasarkan unsur tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 492 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
Namun demikian, penerapan ketentuan pidana tetap harus didasarkan pada terpenuhinya unsur-unsur hukum dan alat bukti yang sah. Dugaan tidak dapat serta-merta diposisikan sebagai tindak pidana sebelum melalui proses pemeriksaan oleh aparat penegak hukum.
Ketua Umum DPP GWI, Syamsul Bahri, menegaskan bahwa pihaknya tidak ingin persoalan penggunaan nama organisasi tanpa kejelasan kewenangan dibiarkan berlarut-larut.
“Jelas kami mempertanyakan tindakan yang bersangkutan. Kami menduga ada penggunaan nama GWI tanpa kewenangan. Saya akan melaporkan oknum-oknum seperti ini agar tidak ada lagi pihak yang dengan mudah membawa nama organisasi untuk kepentingan pribadi. Dalam waktu dekat, kami akan membuka laporan kepolisian agar persoalan ini diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” tegas Syamsul dalam keterangannya, Senin (9/11/2026).
Ia kembali menegaskan bahwa GWI belum membentuk kepengurusan resmi di wilayah Tangerang Selatan. Oleh sebab itu, klaim mengenai adanya undangan dari grup GWI Tangsel menurutnya perlu mendapat penjelasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
“GWI belum membentuk kepengurusan wilayah Tangerang Selatan. Jadi, perlu dipertanyakan dasar adanya klaim undangan dari grup Tangsel tersebut. Sementara Syarif sudah kami berhentikan dari keanggotaan pers GWI sejak lebih dari satu bulan lalu,” tutupnya.
Rencana pelaporan kepolisian menjadi langkah yang akan ditempuh pihak GWI untuk meminta kejelasan atas rangkaian peristiwa tersebut. Melalui proses hukum, diharapkan dapat diketahui secara objektif bagaimana dana itu diajukan, siapa yang memiliki kewenangan, serta apakah terdapat pelanggaran hukum dalam proses penerimaannya.
Di sisi lain, klarifikasi dari Syarif Hidayat dan pihak Dinas Cipta Karya Kota Tangerang Selatan tetap diperlukan guna memperoleh gambaran yang utuh dan berimbang.
Pemberitaan ini disusun berdasarkan keterangan pihak GWI dan informasi yang disampaikan kepada redaksi. Seluruh pihak yang disebutkan tetap memiliki hak untuk memberikan penjelasan, hak jawab, maupun koreksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sebab, menjaga marwah organisasi tidak cukup hanya dengan mencantumkan nama dan atribut kelembagaan. Integritas justru diuji melalui kejelasan kewenangan, transparansi, serta kesediaan mempertanggungjawabkan setiap tindakan yang membawa nama organisasi.
Hingga berita ini diterbitkan, rencana pelaporan sebagaimana disampaikan Ketua Umum GWI masih menunggu tindak lanjut.
