Sandiwartanews.com – JAKARTA SELATAN – Persoalan penumpukan sampah di kawasan Jalan Terminal Baru, RT 004/RW 001, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, kembali menuai perhatian publik. Meski petugas Lingkungan Hidup (LH) Kecamatan Pasar Minggu telah melakukan pengerukan dan pengangkutan menggunakan sejumlah truk besar, sampah dilaporkan kembali menumpuk dalam waktu singkat.

Scroll Untuk Lanjut Membaca
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

Sanusi Boy, Ketua GMBI DPD Jakarta Selatan: Penanganan Sampah Pasar Minggu Jangan Hanya Keruk, Benahi Akar PersoalanMenanggapi kondisi tersebut, Ketua LSM Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) DPD Jakarta Selatan, Sanusi Boy, menyampaikan keprihatinannya sekaligus meminta Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan agar tidak memandang persoalan tersebut sebatas rutinitas pengangkutan sampah.

Menurut Sanusi Boy, fenomena sampah yang dikeruk pada pagi hari, tetapi kembali menggunung pada sore hari, merupakan persoalan yang harus dievaluasi secara menyeluruh. Sebab, penanganan kebersihan lingkungan tidak cukup hanya mengandalkan pengerahan armada pengangkut tanpa disertai sistem pengendalian dan pengawasan yang konsisten.

“Kalau setiap hari sampah dikeruk, tetapi sore harinya kembali menumpuk, berarti ada persoalan mendasar yang belum terselesaikan. Kita tentu mengapresiasi petugas Lingkungan Hidup yang sudah bekerja di lapangan. Namun, pemerintah juga harus berani mengevaluasi efektivitas pola penanganannya. Jangan sampai tenaga petugas terkuras untuk menangani persoalan yang terus berulang tanpa penyelesaian dari akarnya,” ujar Sanusi Boy, Minggu (22/11/2026).

Ia menegaskan, persoalan sampah merupakan tanggung jawab bersama. Masyarakat, pedagang, pengelola kawasan, serta instansi pemerintah harus memiliki kesadaran dan komitmen yang sama dalam menjaga kebersihan lingkungan.

“Larangan membuang sampah yang sudah dipasang melalui papan imbauan jangan hanya menjadi pajangan. Harus ada sosialisasi, pengawasan, dan penegakan aturan secara konsisten. Masyarakat juga harus memiliki tanggung jawab moral untuk tidak menjadikan fasilitas umum sebagai tempat pembuangan sampah sembarangan,” tambahnya.

Selain penumpukan sampah, Sanusi Boy turut menyoroti kondisi jalan di sekitar lokasi yang dilaporkan mengalami kerusakan dan diduga berkaitan dengan aktivitas pengerukan serta mobilitas kendaraan pengangkut sampah.

Menurutnya, persoalan infrastruktur tersebut tidak boleh dibiarkan menjadi dampak lanjutan yang justru merugikan masyarakat.

“Jangan sampai kita menyelesaikan satu persoalan, tetapi membiarkan persoalan baru muncul. Jika benar terdapat kerusakan jalan akibat aktivitas kendaraan berat atau proses pengerukan, maka harus dilakukan pemeriksaan teknis di lapangan. Instansi yang berwenang perlu memastikan penyebabnya dan segera mengambil langkah perbaikan sesuai hasil pemeriksaan,” tegasnya.

Sanusi juga meminta adanya koordinasi lintas instansi agar penanganan sampah dan pemeliharaan infrastruktur tidak berjalan sendiri-sendiri.

Baginya, tata kelola lingkungan perkotaan membutuhkan pendekatan yang terukur, mulai dari pengaturan titik pembuangan, jadwal pengangkutan, pengawasan aktivitas pedagang dan masyarakat, hingga evaluasi kapasitas penampungan sampah.

Lebih jauh, Sanusi Boy menilai pemerintah perlu membangun sistem penanganan yang berorientasi pada pencegahan, bukan sekadar tindakan berulang setelah sampah telanjur menggunung.

Ia meminta Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan, Kecamatan Pasar Minggu, serta Suku Dinas Lingkungan Hidup untuk duduk bersama mengevaluasi persoalan tersebut dan menyusun langkah konkret yang dapat diukur hasilnya.

“Yang dibutuhkan masyarakat bukan sekadar aktivitas pengerukan yang terlihat setiap hari, melainkan perubahan kondisi yang benar-benar dirasakan. Pemerintah perlu memastikan siapa yang bertanggung jawab mengawasi lokasi, bagaimana mekanisme pengangkutan, apakah kapasitas penampungan memadai, dan apa langkah pencegahan agar sampah tidak kembali menumpuk,” ungkapnya.

Ia juga menegaskan bahwa kritik yang disampaikan GMBI bukan dimaksudkan untuk menyudutkan petugas di lapangan. Sebaliknya, kritik tersebut merupakan bagian dari fungsi kontrol sosial agar kebijakan dan pelayanan publik berjalan lebih efektif serta berpihak kepada kepentingan masyarakat.

“Kami tidak sedang mencari siapa yang harus disalahkan. Kami ingin persoalan ini diselesaikan secara objektif dan transparan. Petugas di lapangan harus didukung, masyarakat harus diedukasi, dan pemerintah harus memastikan sistemnya berjalan. Jangan membebankan seluruh persoalan kepada petugas yang setiap hari bekerja, sementara akar masalahnya tidak dituntaskan,” tambah Sanusi.

Sanusi Boy, Ketua GMBI DPD Jakarta Selatan: Penanganan Sampah Pasar Minggu Jangan Hanya Keruk, Benahi Akar PersoalanSebagaimana dikutip dari pemberitaan Tribun Tujuhwali.com pada Minggu (22/11/2026), Nandang dari Lingkungan Hidup Kecamatan Pasar Minggu mengungkapkan bahwa pihaknya telah mengerahkan enam unit truk besar untuk melakukan pengerukan dan pengangkutan sampah di kawasan Gempur Lokbin sejak pagi hari. Berdasarkan keterangan yang disampaikan, proses pengangkutan saat itu masih berlangsung dan baru memasuki truk keempat.

Sementara itu, Risky menyampaikan bahwa masyarakat berharap seluruh pihak mematuhi larangan membuang sampah yang telah dipasang di lokasi. Ia juga menyoroti sampah yang kembali menumpuk pada sore hari serta kerusakan jalan yang perlu segera diperhatikan.

Atas kondisi tersebut, GMBI DPD Jakarta Selatan berharap pemerintah tidak berhenti pada respons sesaat, tetapi menghadirkan evaluasi dan solusi berkelanjutan.

Sanusi Boy menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa kebersihan lingkungan, kelayakan infrastruktur, dan kualitas pelayanan publik merupakan bagian dari hak masyarakat yang harus diperhatikan.

“Jakarta adalah wajah pemerintahan sekaligus ruang hidup masyarakat. Kebersihan bukan sekadar urusan mengangkut sampah, tetapi cerminan bagaimana tata kelola lingkungan dijalankan. Pemerintah harus hadir dengan kebijakan yang terukur, pengawasan yang konsisten, dan penyelesaian yang berkelanjutan. Kami dari GMBI DPD Jakarta Selatan akan terus menjalankan fungsi kontrol sosial secara kritis, objektif, dan konstruktif demi kepentingan masyarakat,” pungkas Sanusi Boy.

Hingga berita ini disusun, masyarakat masih menantikan langkah lanjutan pemerintah terkait penanganan penumpukan sampah dan pemeriksaan kondisi jalan di kawasan tersebut.