Sandiwartanews.com – Rabat – 1 Juli 2026, Pemerintah Republik Guinea-Bissau kembali menegaskan komitmennya dalam mendukung integritas teritorial Kerajaan Maroko, termasuk atas wilayah Sahara. Penegasan tersebut disampaikan sebagai bagian dari penguatan hubungan bilateral yang terus berkembang antara kedua negara.
Sikap resmi itu disampaikan Menteri Urusan Luar Negeri, Kerja Sama Internasional, dan Komunitas Guinea-Bissau, Fatumata Jau, usai menggelar pertemuan dengan Menteri Luar Negeri, Kerja Sama Afrika, dan Ekspatriat Maroko, Nasser Bourita, di Rabat.
Dalam keterangannya, Jau menyatakan bahwa negaranya tetap konsisten mendukung usulan otonomi yang diajukan Maroko sebagai pendekatan untuk penyelesaian persoalan di wilayah Sahara. Menurut pemerintah Guinea-Bissau, proposal tersebut merupakan pilihan yang realistis dan layak dijadikan dasar dalam mencari solusi politik yang berkelanjutan.
Sebagai bentuk nyata hubungan diplomatik kedua negara, Guinea-Bissau telah membuka Konsulat Jenderalnya di Kota Dakhla sejak Oktober 2020. Kehadiran kantor perwakilan tersebut dipandang sebagai simbol eratnya kerja sama bilateral sekaligus penegasan hubungan strategis antara Bissau dan Rabat.
Pemerintah Guinea-Bissau juga menyambut baik Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Nomor 2797 yang menempatkan rencana otonomi sebagai salah satu landasan dalam upaya mewujudkan penyelesaian politik yang damai, berkelanjutan, dan dapat diterima para pihak.
Persisma Apresiasi Dukungan Internasional
Di Indonesia, perkembangan tersebut mendapat perhatian dari Persaudaraan Indonesia Sahara Maroko (Persisma). Presiden Persisma, , menilai semakin banyaknya negara yang menyatakan dukungan terhadap posisi Maroko menunjukkan adanya perkembangan signifikan dalam dinamika diplomasi internasional mengenai Sahara.
Menurut Wilson, pembukaan Konsulat Guinea-Bissau di Dakhla beberapa tahun lalu menjadi salah satu indikator meningkatnya pengakuan terhadap pembangunan yang berlangsung di wilayah tersebut.
“Persisma memandang dukungan yang terus berdatangan dari berbagai negara merupakan bagian dari dinamika diplomasi internasional yang menunjukkan semakin besarnya perhatian terhadap perkembangan di Sahara. Kami juga melihat Dakhla berkembang sebagai salah satu kawasan yang memiliki potensi ekonomi dan stabilitas kawasan,” ujar Wilson di Jakarta, Senin (29/6/2026).
Ia menambahkan bahwa Persisma mendukung penyelesaian sengketa melalui jalur damai dan dialog, termasuk pendekatan otonomi yang diajukan Maroko sebagai salah satu opsi yang saat ini memperoleh dukungan dari sejumlah negara.
Perspektif Kedaulatan
Dalam kajian ilmu politik, konsep kedaulatan yang dikemukakan kerap dijadikan rujukan untuk memahami kewenangan negara dalam mengelola wilayahnya. Bodin memandang bahwa kedaulatan merupakan kewenangan tertinggi yang dimiliki suatu negara untuk menjaga ketertiban, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan kepada masyarakat.
Dari perspektif tersebut, pendukung kebijakan Maroko menilai bahwa skema otonomi di wilayah Sahara merupakan salah satu bentuk pengelolaan pemerintahan yang tetap berada dalam kerangka kedaulatan negara, sekaligus memberikan ruang bagi penyelenggaraan pemerintahan di tingkat lokal.
Dukungan yang disampaikan Guinea-Bissau bersama sejumlah negara lain mencerminkan posisi diplomatik mereka terhadap isu Sahara. Sementara itu, pandangan mengenai status wilayah tersebut masih menjadi bagian dari proses politik dan diplomasi internasional yang terus berkembang di berbagai forum. (PERSISMA)
